Prosedur dan Evaluasi Penggunaan Perkantoran Elektronis dan Operasional Komputer PDAM

PROSEDUR DAN EVALUASI PENGGUNAAN PERKANTORAN

ELEKTRONIS DAN OPERASIONAL KOMPUTER





Dalam melaksanakan penerapan perkantoran elektronis dan operasional komputer lingkungan perusahaan, beberapa aspek yang diatur dan prosedur yang menjadi acuan untuk dipedomani adalah sebagai berikut:



A. Instalasi Jaringan

Dalam penggunaan dan pengembangan sistem jaringan, khususnya intranet PDAM ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:



1. Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware)

Komponen penting yang perlu diketahui untuk dapat mengaplikasikan suatu program atau perangkat lunak (Software) serta mempercepat akses ke jaringan adalah fasilitas hardware yang dimiliki. Untuk itu spesifikasi dalam setiap pengadaan unit komputer mengacu pada standar minimal yang ditetapkan.

Untuk perkembangan spesifikasi hardware akan selalu disampaikan melalui surat resmi oleh Subbag Sistem Informasi kepada seluruh bagian secara berkala per enam bulan sekali atau setiap kali ada penyesuaian dan perubahan mendasar dalam penggunaan hardware.



2. Standarisasi Pengkabelan

Jaringan yang dibuat dan dikembangkan akan dapat terakses dengan baik apabila didukung oleh pengkabelan yang baik dan benar. Untuk itu dalam kerangka sistem jaringan di lingkungan PDAM ditetapkan standar kabel yang digunakan dalam pemanfaatan sistem jaringan serta diberikan pelindung dalam pemasangannya. Untuk Network Cabling diantaranya yaitu kabel jenis UTP Verified Category 5E, dengan konektor RJ 45.



3. Standardisasi Alamat (Internet Protocol/IP Address)

Alamat IP ditulis berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh InterNIC yaitu suatu organisasi yang bertanggung jawab dalam administrasi pengalamatan IP Internet sedangkan untuk alamat lokal ditentukan berdasarkan otoritas penomoran internet yaitu Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

Penjelasan singkat pengalamatan IP secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut :

Jenis Kelas IP Address

Kelas A 10.0.0.0 – 10.255.255.255

Kelas B 172.16.0.0 – 172.31.255.255

Kelas C 192.168.0.0 – 192.168.255.255



Sedangkan Penjelasan singkat pengalamatan IP secara private dapat dilihat dalam tabel berikut :

Untuk lingkungan PDAM standardisasi IP lokal ( private IP) menggunakan tipe kelas A yang penomorannya dimulai dengan

10.0.0.0 s/d 10.255.255.255.



4. Standardisasi Penamaan

DNS dapat disamakan fungsinya dengan buku telepon. Dimana setiap komputer di jaringan Internet memiliki host name (nama komputer) dan Internet Protocol (IP) address. Secara umum, setiap client yang akan mengkoneksikan komputer yang satu ke komputer yang lain, akan menggunakan host name. Lalu komputer akan menghubungi DNS server untuk mencek host name yang diminta tersebut, berapa IP address-nya. IP address ini yang digunakan untuk mengkoneksikan komputer dengan komputer lainnya. Seperti halnya pembuatan alamat, maka untuk memberikan kemudahan dalam mendeteksi sumber atau alamat pengguna dalam sistem jaringan di lingkungan PDAM, maka ditetapkan standardisasi penamaan. Seluruh Bagian yang akan membuat penamaan, baik instansi ataupun personal dilakukan secara resmi melalui surat ke Bagian Litbang U/P Subbag Sistem Informasi, dimana dalam pembuatan penamaan seluruhnya menjadi kewenangan Subbag Sistem Informasi.

Domain penamaan di PDAM, menggunakan domain : http://www.tirtamonpase.com

5. Standardisasi Perangkat Lunak (Software)

- Security

Securty merupakan software yang berguna untuk menjaga keamanan suatu sistem dalam jaringan dari gangguan yang berasal dari luar atau orang yang tidak mempunyai hak akses seperti hacker. Standardisasi software security yang digunakan untuk komputer pribadi (personal computer - PC) dan server adalah zone alarm security.

- Antivirus

Antivirus merupakan program yang berguna untuk menjaga, mendeteksi dan menghapus virus dari sistem komputer.

Dengan demikian perlu digunakan standardisasi penggunaan antivirus untuk mencegah jaringan dari serangan virus yang dapat menyebabkan gangguan dalam menggunakan jaringan. Oleh sebab itu untuk standardisasi penggunaan antivirus di lingkungan PDAM digunakanlah anti virus Mc Afee.

- Service pack

Service pack merupakan produk windows yang merupakan updater atau pembaharuan dari sistem operasi yang berguna untuk memperbaiki kesalahan dan menambahkan suatu fasilitas tertentu sehingga sistem operasi tetap terkini (up to date). Standardisasi service pack di lingkungan PDAM menggunakan service pack versi terbaru.

Jenis Kelas Antara Jumlah

Jaringan

Jumlah Host Per

Jaringan

Kelas A 1-126 126 16.777.214

Kelas B 128-191 16.384 65.534

Kelas C 192-223 2.097.152 254



- Sistem operasi

Sistem operasi merupakan kumpulan program yang bertanggung jawab mengelola perangkat keras dan meyediakan berbagai fasilitas operasi dasar, misalnya penyimpanan file, akses ke jaringan, eksekusi program dan pemanfaatan memori. Sistem operasi berbasis windows yang banyak digunakan pada di lingkungan PDAM yaitu Windows XP Professional. Sedangkan sistem operasi yang digunakan untuk server adalah Microsoft Wndows 2003 Server, Windows 2000 Advance Server , Windows XP Professional.



6. Standarisasi Alamat Persuratan Elektronis (email Address)

Untuk memberikan penyeragaman dan memudahkan dalam mendeteksi sumber atau alamat pengguna dalam sistem jaringan di lingkungan PDAM, maka ditetapkan standardisasi alamat persuratan elektronis. Seluruh unit kerja yang akan membuat alamat persuratan elektronis, baik instansi ataupun personal dilakukan secara resmi melalui surat ke Unit Pengelola Data dan Informasi PDAM, dimana dalam pembuatan alamat seluruhnya menjadi kewenangan Subbag Sistem Informasi.



7. Pemeliharaan

Setelah seluruh sistem jaringan yang dibangun dan dikembangkan selesai, maka sebagai tahap selanjutnya diperlukan pemeliharaan sebagai upaya jangka panjang guna mempermudah dan memperlancar akses dalam pemakaian fasilitas jaringan. Dalam hal ini peran Subbag Sistem Informasi untuk menyiapkan tenaga teknisi yang handal dan mampu memahami bidangnya secara professional (pelaksana sistem informasi). Standardisasi pemeliharaan jaringan adalah updating service serta updating dan upgrade sistem operasi. Dan yang paling penting dalam pemeliharaan untuk komputer client yaitu: peremajaan (Updating) antivirus, Windows atau service pack, pengecekan pada hardware apakah masih layak pakai atau terdapat hardware yang sudah lemah, serta harus ganti hardware atau di tingkatkan (upgrade).

Pengecekan pada sistem jaringan seperti IP address, dns, domain atau workgroup, subnet mask, dan gateway apakah sudah terkonfigurasi dengan benar atau tidak.

Standardisasi pemeliharaan yang dilakukan setelah sistem informasi atau program yang telah selesai dibuat adalah pembuatan dokumentasi sistem, petunjuk operasional sistem, mengadakan pelatihan untuk pengguna sistem, memperbaiki sistem apabila terdapat kesalahan (bug) pada sistem tersebut, serta menambahkan fasilitas pada sistem agar sistem tetap yang terkini (upto-date).

8. Koneksi Jaringan

Standardisasi koneksi jaringan yang digunakan di lingkungan PDAM, yaitu koneksi jaringan antar unit pelayanan dan antar komputer dalam satu gedung telah menerapkan desain jaringan topologi star dengan menggunakan media tranmisi kabel dan tanpa kabel (wireless) untuk access internet.



B. Registrasi e-mail

Pada hakekatnya Elektronic Mail (email) dapat dimilliki oleh seluruh karyawan yang terdaftar secara resmi di PDAM.

Dalam hal ini e-mail dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. E-mail bagian

Untuk membuat e-mail ini harus secara resmi pengusulannya oleh bagian yang bersangkutan atau dapat pula dibuat langsung Subbag Sistem Informasi U/P Pelaksana Sistem Informasi dengan persetujuan kemudian dari bagian yang dibuatkan e-mailnya. Hal ini guna tidak terjadi duplikasi istilah atau nama yang akan mengakibatkan kerancuan dalam jaringan.

2. E-mail Karyawan

E-mail karyawan dapat dimiliki oleh seluruh karyawan PDAM. Untuk membuat e-mail ini dilakukan secara kolektif dengan surat resmi pengusulannya oleh bagian dimana para karyawan yang akan memiliki email tersebut bekerja atau dapat pula dibuat langsung oleh Pelaksana Sistem Informasi apabila ada kegiatan-kegiatan resmi terkait dengan peningkatan kemampuan SDM pengelola komputer atau sejenisnya dengan persetujuan kemudian dari unit kerja karyawan yang dibuatkan e-mailnya. Hal ini guna tidak terjadi duplikasi istilah atau nama yang akan mengakibatkan kerancuan dalam jaringan.

3. E-mail Task Force

E-mail Task Force bersifat sementara dan dapat dibuat melalui surat resmi pengusulan oleh Ketua atau Koordinator yang ditunjuk bertanggung jawab dalam kegiatan dimaksud atau dapat pula dibuat langsung oleh Subbag Sistem Informasi apabila ada pemberitahuan sebelumnya secara resmi terkait dengan kegiatan yang menunjang Visi dan Misi Perusahaan. Apabila jangka waktu kegiatan tersebut telah berakhir, maka secara otomatis e-mail tersebut akan terhapus sesuai waktu yang telah disepakati.

4. Milis (mailing list)

Pada umumnya milis dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- Milis komunitas

Milis komunitas merupakan kumpulan alamat email yang digunakan oleh kelompok orang yang memiliki kesamaan (kesamaan keahlian, kesamaan bidang kerja, kesamaan hobi).

- Milis task force

Milis task force merupakan kumpulan alamat email yang digunakan oleh kelompok untuk suatu kegiatan resmi yang diadakan oleh PDAM. Milis ini bersifat sementara yaitu selama kegiatan tersebut berlangsung atau kegiatan tersebut telah selasai. Jumlah anggota yang tergabung dalam milis ini terbatas.

- Milis bagian

Milis bagian merupakan kumpulan alamat email yang digunakan oleh kelompok bagian masing-masing untuk rutinitas kerja. Prosedur registrasi untuk milis komunitas, milis task force dan milis bagian pembuatannya harus secara resmi diajukan oleh pihak yang bersangkutan atau dapat pula dibuat langsung oleh Subbag Sistem Informasi atas persetujuan kemudian dari pihak tersebut yang dibuatkan e-mailnya. Hal ini guna tidak terjadi duplikasi istilah atau nama yang akan mengakibatkan kerancuan dalam jaringan.



C. Pengembangan Aplikasi

Pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

1. Pengembangan aplikasi yang dikerjakan oleh Subbag Sistem Informasi, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Unit kerja yang akan mengembangkan aplikasi menyampaikan surat secara resmi ke Subbag Sistem Informasi;

b. Surat yang diterima akan diproses dan ditanggapi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan;

c. Pertemuan pembahasan dilakukan untuk menentukan batasan dan detil aplikasi yang akan dikembangkan;

d. Batasan dan detil aplikasi yang disepakati dituangkan dalam dokumen kerjasama;

e. Berdasarkan dokumen kerjasama, dilakukan pengembangan aplikasi;

f. Pengembangan aplikasi selesai, Subbag Sistem Informasi menyerahkan aplikasi berikut laporan dan dokumentasi.

2. Pengembangan aplikasi melalui pihak ketiga (outsourcing), dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Bagian yang akan mengembangkan aplikasi menyampaikan surat pemberitahuan ke Bagian Litbang U/P Subbag Sistem Informasi;

b. Surat yang diterima akan diproses dan ditanggapi dalam bentuk rekomendasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan;

c. Pihak ketiga melakukan kegiatan pengembangan aplikasi secara penuh berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan mitra pendamping (counterpart) dari Subbag Sistem Informasi;

d. Pengembangan aplikasi selesai, pihak ketiga menyerahkan aplikasi berikut laporan dan dokumentasi.

3. Pengembangan aplikasi yang dikerjakan sendiri, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Unit kerja yang akan mengembangkan aplikasi menyampaikan surat pemberitahuan ke Bagian Litbang U/P Subbag Sistem Informasi;

b. Surat yang diterima akan diproses dan ditanggapi dalam bentuk rekomendasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan;

c. Unit kerja yang bersangkutan melakukan kegiatan pengembangan aplikasi secara penuh dengan mitra pendamping (counterpart) dari Bagian Litbang;

d. Pengembangan aplikasi selesai, unit kerja yang bersangkutan menyampaikan salinan (copy) aplikasi berikut laporan dan dokumentasi ke Bagian Litbang U/P Subbag Sistem Informasi.



D. Evaluasi Penggunaan Perkantoran Elektronis Dan Operasional Komputer

Evaluasi penggunaan perkantoran elektronis dan operasional komputer dilakukan setiap bulan Nopember oleh Pelaksana Sistem Informasi, mengikutsertakan Subbag Sistem Informasi dan Bagian Litbang serta Bagian terkait.



PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)



Program peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai dua kebutuhan dasar yang menjadi patokan dalam aktivitas inventarisasi dan kebutuhan, yaitu:

1. Kebutuhan untuk memperkenalkan program kerja yang didukung teknologi elektronis dengan sendirinya membutuhkan penguasaan keahlian baru (instructional needs).

2. Kebutuhan untuk dapat mencapai/memenuhi standar sertifikasi keahlian direalisasikan melalui pelatihan SDM dibidang keahlian baru (need assessment).

Tujuan utama peningkatan kemampuan SDM adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan peningkatan kemampuan tersebut diatas. Secara spesifik perlu digambarkan struktur pencapaiannya, yang pada prinsipnya menjelaskan bagaimana tujuan global direncanakan akan dicapai. Struktur umum pencapaian tujuan utama, digambarkan secara berjenjang dalam urutan beberapa pencapaian tujuan antara, sehingga keberhasilan pencapaian tujuan utama dengan mudah dapat dievaluasi.

Adapun urutan pencapaian tujuan tersebut dimulai dari tujuan utama sampai dengan tujuan elementer adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Utama

Merupakan tujuan akhir program dari peningkatan kemampuan SDM. Keberhasilan pemanfaatan perkantoran elektronis dalam rangka otomasi prosedur kerja harian instansi pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja. Sebagai contoh: metode manual pengolahan data digantukan dengan metode elektronis secara lintas instansi; pengarsipan manual digantikan dengan pengarsipan elektronis lintas instansi.

b. Tujuan Program

Merupakan tujuan antara turunan level pertama dari tujuan utama yang spesifik diterapkan dalam masing-masing unit program. Tujuan utama memiliki beberapa tujuan program. Sebagai contoh untuk dapat merealisasikan tujuan utama pada butir a, harus disiapkan SDM yang kompeten untuk mengaplikasikan program networking (LAN) sehingga komunikasi elektronis internal dan lintas instansi dapat direalisasikan untuk dapat mengoperasikan penyiapan dan pengolahan data elektronis harus disiapkan personal yang mampu mengoperasikan program database instansi pemerintah tersebut.

c. Tujuan Kursus/Unit Peningkatan Kemampuan

Merupakan tujuan antara turunan level kedua dari tujuan utama. Setiap tujuan program memiliki beberapa tujuan kursus. Sebagai contoh untuk menjadi kompeten didalam mengoperasikan jaringan (LAN), SDM harus mampu mengimplementasikan pengetahuan dasar protocol komunikasi dasar; juga menguasai pengoperasian hardware/Perangkat lunak (Software) komunikasi yang terkait dengan peralatan komunikasi seperti router, switch, hub dan lain sebagainya melalui unit pelatihan pengoperasian peralatan komunikasi.

d. Tujuan penguasaan Kemampuan Operasional Elementer (Enabling Objectives)

Merupakan tujuan antara turunan level ketiga dari tujuan utama. Setiap tujuan kursus/unit peningkatan kemampuan didalamnya terkandung beberapa tujuan, berupa kemampuan penguasaan operasional elementer. Sebagai contoh kursus/unit peningkatan kemampuan protokol komunikasi dasar mempunyai beberapa enabling objectives, misalnya kemampuan mendesain dan mempersiapkan cetak biru pengembangan LAN. Contoh lain enabling objectives ditingkat paling elementer untuk program aplikasi MS-Word, antara lain kemampuan memformat dokumen, kemampuan menggabungkan beberapa file menjadi satu file dan lain sebagainya.

Penganggaran pembangunan perkantoran elektronis dianjurkan untuk bersifat komperhensif dan tidak dipisahkan antara penganggaran pembelian perangkat keras, perangkat lunak untuk perkantoran elektronis, dan penganggaran peningkatan kemampuan SDM. Untuk meminimumkam kerugian negara, setiap usulan peningkatan kemampuan SDM yang tidak dilengkapi dengan analisa seperti yang telah diuraikan, sebaiknya ditunda sampai dengan selesai disiapkannya analisa tersebut. Bantuan asing baik yang berupa hibah maupun pinjaman pemanfaatannya juga didasarkan pada analisa kebutuhan.



PENUTUP



Pedoman ini merupakan acuan bagi karyawan dan sataf sistem informasi manajemen, serta seluruh bagian yang terkait dalam peningkatan kemampuan operasional komputer di lingkungan PDAM Tirta Mon Pase Kabupaten Aceh Utara.

Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Code of Conduct Good Corporate Governance PDAM

Tentang Code of Conduct

Pernyataan yang tercantum di dalam dokumen ini merupakan acuan bagi Badan Pengawas, Direksi dan segenap Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Pase Kabupaten Aceh Utara (PDAM Tirta Mon Pase) tentang prinsip-prinsip pokok pengelolaan organisasi, harta dan sumber daya penting perusahaan lainnya sehingga dapat terjamin pencapaian standar kerja yang maksimal dalam segenap jajaran organisasi PDAM Tirta Mon Pase.

Prinsip-prinsip dimaksud kami sepakati untuk dituangkan dalam kebijakan yang ditetapkan setelah melalui pengkajian mendalam atas visi, misi serta kebijakan perusahaan dan pembahasan dengan pihak-pihak internal maupun eksternal sehingga diharapkan mampu mengadopsi kepentingan semua pihak yang berkepentingan. Hasil kesepakatan tersebut, selanjutnya ditetapkan sebagai dasar pengembangan standar kerja di lingkungan perusahaan dan dikomunikasikan kepada setiap Bagian dan Unit Pengembangan Usaha disertai dengan petunjuk pelaksanaan secukupnya. Segenap jajaran PDAM Tirta Mon Pase diharapkan partisipasi dan kerja kerasnya untuk mengefektifkan implementasi kebijakan ini.

Kebijakan ini berlaku bagi setiap Unit Pengembangan Usaha. Kami akan menginformasikan kebijakan ini kepada semua pihak yang berkepentingan. Khusus terhadap mitra usaha, kami juga akan senantiasa aktif mendorong mereka untuk menerapkan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan ini, dan bilamana diperlukan kami juga akan memberikan tuntunan praktisnya.

PDAM Tirta Mon Pase yakin bahwa dokumen ini cukup memadai untuk menangani berbagai hal sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance, sehingga dari dokumen ini dapat diturunkan peraturan perusahaan yang lebih detail sesuai dengan kebutuhan unit-unit organisasi dalam jajaran Perusahaan.

PDAM Tirta Mon Pase memahami sepenuhnya bahwa dokumen ini merupakan dokumen yang dinamis, dan senantiasa perlu disesuaikan dengan segenap dinamika perubahan sehingga kami bertekad untuk melakukan kaji ulang secara berkelanjutan guna menyesuaikannya dengan dinamika lingkungan usaha. Namun demikian, dalam setiap perubahan yang kami lakukan, kami senantiasa berpegang teguh terhadap nilai-nilai dasar yang kami anut. Kami merencanakan untuk menerbitkan setiap perubahan dan tambahan yang terjadi apabila memang diperlukan.

Visi dan Misi
Visi

Mewujudkan PDAM Tirta Mon Pase yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui manajemen professional sehingga dapat menjadi perusahaan air minum yang berskala nasional.

Misi

PDAM Tirta Mon Pase mampu menyediakan air minum yang memenuhi kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan prima berupa kuantitas, kualitas dan kontiunitas penyediaan air minum kepada pelanggan dan dapat memberikan kesejahteraan kepada karyawan serta memberikan konstribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Nilai-Nilai Perusahaan

31. Standar Etika

01 Transparansi dan Pengungkapan Informasi
02 Kemandirian
03 Akuntabilitas
04 Pertanggungjawaban
05 Kewajaran


Komitmen Kami

01 Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama
02 Menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance.
03 Senantiasa bekerja secara profesional untuk menghasilkan dan membuat produk serta memberikan pelayanan dengan mutu yang tinggi.
04 Memperlakukan semua stakeholder sebagai mitra.
05 Selalu berusaha meningkatkan mutu produk, proses kerja dan karyawan dalam rangka mencapai prestasi terbaik.
06 Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup.
07 Memberdayakan masyarakat sekitar.

Implementasi GCG pada PDAM

Latar Belakang
Corporate Governance menjadi suatu topik ataupun isu dalom dunia bisnis yang sedang hangat dibicarakan diseluruh dunia pada penghujung abad 20 dari awal abad 21 ini. Tidak kurang dari badan-badan organisasi dunia seperti World Bank dan The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ikut merintis konsep-konsep corporate govemance. Namun demikian esensi dori corporate governance itu sendiri belum banyak diketahui o\eh kebanyokan orang maupun para pelaku bisnis di Indonesia. Bahkan di negara kita, istitah governance itu sendiri belum memiliki padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Istilah yang saat ini dianggap mewakili adalah "Tata Kelola"1 yang masih harus dibedakan dengan istilah "manajernen". Istitah corporate sendiri telah lebih dahulu diadaptasi dalam bahasa indonesia sebagai Korporasi.
Corporate Governance selain mencakup aspek struktur dan proses internal, juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksfemal. aspek internal corporate governance adalah struktur dan proses intemal dari govemance perusahaan yang mencakup efektivitas organ-organ perusahaan dan interaksi mereka, efektivitas manajemen perusahaan dan pengelolaan hubungan dengan stakeholder perusahaan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip yang 'good'.
Istilah good memlliki makna yang filosofis dlmana menurut ilmu filosofi moral setiap komunitas akan memiliki definisi good masing-masing. Untuk itu perumusan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu hal adalah 'good" dengan pendekatan sebagai berikut: "jika sesuatu hal tersebut dapat diterima oleh komunitas. peraturan dipatuhi dan mampu memberlkan nilai tambah baik bagi pelakunya maupun bagl pihak lain yang menerima dampak dari sesuatu hal yang "good' tersebut. Namun demikian, memang pendekatan tersebut tidak akan dapat secara sempurna merepresentasikan apa yang disebut 'good'. karena 'good' adalah 'good'2. Selanjutnya kondisi 'good' dalam corporate govemance dapat berupa atau mencakup praktik-praktik bisnis, aturan main struktur. proses maupun prinsip-prinsip yang dimiliki dan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Semua hal tersebut dl atas akan membentuk sekumpulan 'best practice' yaitu praktik-praktik terbaik yang biasa dilakukan suatu perusahaan yang berhasil. Oleh sebab ttu banyak pihak/lnstitusi yang mencoba merumuskan prinsip-prinsip dan mengumpulkan praktik-praktik yang terbaik dari suatu perusahaan yang berhasil. Disadari bahwa selain faktor-faktor internal, contohnya seperti struktur dan proses di dalam perusahaan. terdapat pula faktor-faktor eksternal perusahaan yang juga merupakan mekanisme corporafe govemance seperti sistem perekonomian dan pasar, sistem public governance (pemerintah) dengan outputnya berupa kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, sistem political governance yang menghasifkan produk-produk hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk Jasa efektivitas penegakan hukum dan peraturan yang ada. Keseluruhan faktor eksternal tersebut pada umumnya berada di luar kontrol perusahaan. Faktor-foktor di luar perusahaan tersebut disebut sebagoi mekanisme governance eksternal (External Governance Mechanism). Untuk mempermudah pemahamannya perhatikan gambar di bawah ini yang diadaptasi dari World Bank:

Tujuan dan Manfaat Penerapan GCG

Tujuan PENERAPAN gcg
Tujuan penerapan Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah :
1. untuk melakukan governance reform yang membantu proses restrukturisasi. Restrukturisasi dilakuan agar BUMD dapat beroperasi lebih efisien, menguntungkan, bersaing, transparan dan professional sehingga dapat memberikan produk atau jasa terbaik kepada konsumen..
2. untuk mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dari kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
3. untuk menciptakan nilai kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMD terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD.
4. untuk meningkatkan kontribusi BUMD didalam perekonomian daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD)

Manfaat PENERAPAN GCG
Secara umum, manfaat yang akan diperoleh oleh BUMD dari proses panjang penerapan GCG, adalah :
1. Hasil yang tidak tampak tapi dapat terasa (intangible)
a. peningkatan akuntabilitas publik
dicapai melalui perhatian dan pemenuhan tanggung jawab perusahaan kepada kepentingan stakeholders.
b. terciptanya keseimbangan
terutama dalam pola hubungan dengan stakeholders perusahaan akan diperoleh suatupedoman tentang bagaimana menyikapi dan mengahadapu stakeholders dari perusahaan.
c. daya tahan yang berkelanjutan
perusahaan akan memiliki daya tahan dari pengaruh buruk iklim usaha disekitarnya, mampu memeproleh laba yang wajar sehingga pada akhirnya mampu mempertahankan eksistensinya dalam jangka panjang.
d. menarik bagi SDM yang handal.
Perusahaan dengan kondisi corporate governance yang baik juga akan menarik bagi angkatan kerja/ sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Terciptanya Struktur yang baik
Struktur yang baik memiliki karakteristik seperti :
a. memungkinkan bagi pelaku governance untuk memroses informasi dengan mekanisme umpan balik untuk mengukur kinerja perusahaan.
b. memungkinakan terjadinya check balance bagi pelaku governance
c. seimbang dalam berbagai dimensi, misalnya anggota-anggota dalam struktur tersebut memiliki kemampuan dan pengalaman yang membawa kepada proses pengambilan keputusan.
d. Tepat ukurannya dan sejalan denga kebijakan kepegawaian yang rasional.
3. Perbaikan pada perangkat-perangkat pengelolaan perusahaan
a. adanya rencana strategis perusahaan yang memadai dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
b. tersusunnya manual tertulis mengenai CG, antara lain pedoman corporate governance (code of CG), aturan perilaku (code of conduct), uraian tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas, Dewan Direksi dan karyawan (job description), pola seleksi badan pengawas dan dewan direksi.
c. Motto dan ungkapan-ungkapan yang dipilih sebagai simbol-simbol ideal dari cita-cita dan lingkungan kerja yang ideal.
d. Pengendalian resiko yang berfungsi untuk mengamankan upaya pencapaian tujuan perusahaan dari ancaman bahaya atau kejadian yang dapat menggagalkan.


Ruang Lingkup CG

Untuk mencapai kondisi GCG maka struktur dan proses didalam perusahaan yang mesti ditata secara ideal adalah struktur dan proses-proses pada pemilik perusahaan, badan pengawas, dan direksi sebagai organ utama. Tercapainya struktur dan proses yang ideal dalam ketiga organ tersebut, termasuk didalamnya jelasnya batasan-batasan hak dan kewajiban serta wewenang-tugas masing-masing dan juga adanya hubungan saling kerjasama yang baik antar organ sesuai batasan-batasan tadi menunjukkan telah terwujudnya GCG dalam arti sempit.
Di dalam lingkungan kerja, perusahaan mesti menjalindan menjaga keseimbangan hubungan dengan para stakeholder-nya. Perusahaan yang berhasil mewujudkan GCG dalam arti sempit dan juga mampu mengelola hubungan secara seimbang dengan para stakeholder-nya mencapai apa yang disebut sebagai kondisi GCG dalam arti luas.
Kondisi GCG yang ingin dicapai dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang dari perusahaan merupakan peranan yang harus dilaksanakan oleh manajemen perusahaan dibawah kepemimpinan dewan direksi.

Implementasi Sistem Mutu pada Bagian Litbang PDAM

PENDAHULUAN
Sistem mutu merupakan salah satu aspek manajemen yang bertujuan mengarahkan dan mengendalikan aset dan proses kerja suatu organisasi, agar organisasi tersebut dapat meningkatkan kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan serta memiliki potensi untuk berkembang secara berkelanjutan. Walaupun sistem mutu memiliki prinsip-prinsip yang generik, namun penerapannya ke dalam perusahaan harus disesuaikan dengan konteks kegiatan utama perusahaan tersebut. Makalah ini membahas posisi sistem mutu dalam pengelolaan Dept of R&D. Pembahasan diawali dengan uraian tentang pengelolaan Dept of R&D dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan berbagai aspek penting yang perlu dipertimbangkan oleh Dept of R&D dalam mengembangkan dan menerapkan sistem mutu.

PENGELOLAAN DEPARTEMEN LITBANG
Pengelolaan Aset Intelektual
Produk utama Dept of R&D adalah aset intelektual baik yang berbentuk :
(a) codified knowledge seperti publikasi ilmiah (scientific publication), paten (patent), desain produk/proses (product design/process);
(b) tacit knowledge seperti kapasitas Litbang, kapasitas inovasi, serta kemampuan mengembangkan solusi IPTEK (knowledge and technology).

Namun berbeda dengan kegiatan produksi lain dimana penggunaan produk yang dihasilkan semata-mata ditujukan kepada pelanggannya, aset intelektual yang dihasilkan oleh Dept of R&D juga diperlukan sebagai input untuk melaksanakan kegiatan R&D selanjutnya. Oleh karena itu, unit-unit kerja yang ada di dalam suatu Dept of R&D juga merupakan pengguna dan memiliki kepentingan terhadap aset intelektual yang dihasilkan. Aset intelektual tersebut dapat dipergunakan untuk mengembangkan transaksi dengan pihak-pihak lain yang memerlukannya. Aset intelektual yang berbentuk codified knowledge pada umumnya dapat dipergunakan secara langsung. oleh pihak lain, baik secara komersial atau tidak. Sementara tacit knowledge hanya dapat dipergunakan oleh pihak lain melalui penggunaan jasa yang disediakan oleh Bagian Litbang, atau melalui kemitraan (partnership). Ditinjau dari penggunaannya oleh pihak lain, sifat produk IPTEK (knowledge & technology) yang dihasilkan oleh Dept of R&D juga dapat dikelompokkan ke dalam public goods dan private goods. Produk IPTEK seperti publikasi dan makalah ilmiah bersifat public goods karena peredaran dan penggunaannya oleh pihak lain tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh Bagian Litbang yang menghasilkannya. Sedangkan paten, kemampuan inovasi atau kemampuan mengembangkan solusi IPTEK bersifat private goods karena penggunaannya oleh pihak lain dapat dikendalikan sepenuhnya oleh Bagian Litbang yang memilikinya. Aset intelektual yang bersifat public goods seringkali memperkuat citra Bagian Litbang di mata pihak-pihak yang berkepentingan. Semakin baik kualitas aset itu, semakin besar pula prospek untuk mendapatkan mitra dan pelanggan. Di lain pihak aset yang bersifat private goods dapat memperkuat posisi Bagian Litbang terhadap pelanggan dan mitranya karena dengan menggunakan paten dan tacit knowledge yang spesifik, solusi IPTEK yang dihasilkan oleh Bagian Litbang itu menjadi sukar ditiru oleh pihak-pihak lain.
intelektual dalam siklus pertumbuhan suatu Bagian Litbang. Kegiatan Litbang yang dilaksanakan menghasilkan aset intelektual yang dapat dipergunakan untuk memperdalam atau memperluas pelaksanaan Litbang, serta untuk mengembangkan jasa atau kemitraan IPTEK. Apabila solusi IPTEK yang dihasilkan oleh Bagian Litbang tersebut dapat memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan, maka kepercayaan pihak yang berkentingan akan menguat dan harapan mereka terhadap Bagian Litbang akan meningkat pula. Peningkatan harapan pihak-pihak yang berkepentingan merupakan tantangan yang akan mendorong Bagian Litbang untuk meningkatkan kinerja kegiatan Litbang dan jasa yang dilakukannya, karena apabila harapan tersebut dapat dipenuhi maka kemungkinan lembaga memperbesar perolehan pembiayaan dari pihak-pihak tersebut akan meningkat pula. Uraian di atas menunjukkan bahwa aset intelektual yang dihasilkan oleh Bagian Litbang merupakan sumber daya yang sangat penting bagi pertumbuhan Bagian Litbang.
Uraian tersebut juga memberikan gambaran bahwa inti pengelolaan Bagian Litbang berkaitan dengan pembentukan, pengelolaan, perlindungan dan pendayagunaan aset intelektual, baik untuk meningkatkan kegiatan litbang dilingkungannya sendiri maupun untuk mengembangkan jasa dan kemitraan yang diperlukan oleh berbagai pihak lain yang berkepentingan. Beberapa pihak berkentingan yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:
• Pelaku usaha
Pihak ini memiliki kepentingan untuk menggunakan aset intelektual seperti paten, prototipe, desain produk atau proses apabila IPTEK tersebut dapat digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan daya saing bisnis mereka.
• Lembaga Riset lain
Pihak ini memiliki kepentingan membentuk kemitraan apabila aset intelektual yang dimiliki oleh Lembaga Riset dapat menutupi kelemahan atau meningkatkan efektivitas kegiatan yang mereka lakukan.
• Pemerintah
Pihak ini berkepentingan untuk mengalokasikan anggaran IPTEK kepada Lembaga Riset yang mampu menghasilkan aset intelektual untuk memperbesar pasokan IPTEK bagi masyarakat atau untuk mengatasi permasalahan pengembangan.

Pengelolaan Laboratorium
Banyak Puslitbang yang kegiatannya berkaitan dengan pengukuran besaran fisik tertentu. Suatu hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian, yaitu nilai yang menyatakan rentang dimana nilai benar hasil pengukuran itu berada. Agar hasil kegiatan litbang dan jasa dapat diandalkan, setiap hasil pengukuran yang terkait dengan kegiatan tersebut harus diketahui ketidakpastiannya secara tepat. Apabila Bagian Litbang tidak mengetahui ketidakpastian hasil pengukuran yang dilakukan, maka hasil kegiatan dan jasa yang dilakukan dapat menjadi tidak reproducable. Keadaan itu akan menimbulkan permasalahan sebagai berikut:
• publikasi ilmiah yang dihasilkan tidak dipercayai oleh pihak-pihak yang berkepentingan, karena pada saat dilakukan pengulangan oleh pihak lain tidak diperoleh hasil yang sama;
• pada saat solusi teknologi yang dihasilkan diintegrasikan oleh produsen ke dalam proses atau produk dapat terjadi permasalahan yang tidak terduga dan bahkan dapat menimbulkan kerugian, di mana Bagian Litbang dapat menjadi pihak yang harus mengatasi liabilitas terhadap kerugian yang ditimbulkan.
Nilai ketidakpastian dapat ditimbulkan oleh alat ukur yang dipergunakan, ketelitian operator yang melaksanakan pengukuran, serta kondisi lingkungan dimana pengukuran dilakukan.
Oleh karena itu, laboratorium Litbang harus secara periodik mengkalibrasikan peralatan ukur yang dipergunakan agar ketidakpastian peralatan tersebut dapat diketahui, serta mengikuti program uji profisiensi untuk mengetahui ketidakpastian secara menyeluruh, termasuk yang diakibatkan oleh ketelitian operator, lingkungan kerja, metoda ukur dan obyek ukur. Dengan demikian pengelolaan laboratorium Litbang harus mencakup program dan prosedur untuk menentukan, memelihara dan memperbaiki ketidakpastian pengukuran.

Pengelolaan Risiko
Bagian Litbang tertentu memiliki kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya keselamatan atau kesehatan bagi pelaksananya, bagi pengguna hasilnya, serta bagi masyarakat sekitarnya. Di samping itu, pengguna solusi Bagian Litbang dapat digugat apabila solusi tersebut mengandung kekayaan intelektual pihak lain, dan pihak lain tersebut tidak pernah memberi izin terhadap penggunaannya. Dalam keadaan yang demikian, Bagian Litbang dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu suatu Bagian Litbang harus menganalisis semua bentuk risiko yang mungkin terjadi, serta memiliki sistem pengelolaan liabilitas yang merupakan tanggungjawabnya.

Pengelolaan Tanggung jawab Sosial
Sejalan dengan perkembangan globalisasi, tuntutan terhadap tanggung jawab sosial suatu organisasi semakin kuat. Suatu organisasi harus peduli terhadap perkembangan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan dan perkembangan perekonomian secara berkelanjutan. Bahkan pada saat ini semakin banyak organisasi yang mengintegrasikan tanggung jawab sosial sebagai bagian yang tidak terpisah dari kebijakan dan strategi bisnis mereka, karena pelaksanaan tanggung jawab sosial akan memperkuat citra mereka di mata masyarakat, meningkatkan daya dukung bagi kegiatan usahanya, dan pada akhirnya memperkuat posisi serta keberlanjutan pertumbuhan organisasi tersebut.
Bagian Litbang juga harus memiliki tanggung jawab sosial. Beberapa aspek sebagai berikut harus mendapatkan perhatian:
• Bagian Litbang harus memastikan bahwa hasil litbang dan jasa yang dilaksanakan dapat dipercaya, serta tidak menimbulkan:
(a) ganguan bagi kesehatan masyarakat,
(b) keresahan atau gejolak sosial, serta
(c) ancaman bagi kelestarian fungsi ingkungan;

• Bagian Litbang perlu memperhatikan pentingnya penyebarluasan aset intelektual yang bersifat public goods untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat;

• Bagian Litbang perlu memanfaatkan sebagian kapasitas yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat luas dan masyarakat sekitarnya;
• Bagian Litbang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan karyawan-karyawannya.

SISTEM MUTU BAGIAN LITBANG
Sebagaimana telah diuraikan, sistem mutu merupakan salah satu aspek manajemen yang bertujuan mengarahkan serta mengendalikan aset dan proses kerja organisasi, agar organisasi tersebut dapat meningkatkan kepuasan pihakpihak yang berkepentingan serta memiliki potensi untuk tumbuh secara berkelanjutan.
Kebijakan Lembaga
Seperti organisasi lain, Departemen Litbang perlu memiliki kebijakan untuk mengembangkan dirinya. Sejumlah unsur kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai sebagai berikut:
• Profil Kemampuan Bagian
Bagian Litbang harus mengetahui profil kemampuan yang dimilikinya sebagai titik tolak untuk menentukan kekuatan yang dimiliki, menilai posisi kekuatan tersebut terhadap perkembangan iptek serta terhadap kepentingan pihakpihak yang berkepentingan, serta untuk menetapkan fokus pengembangan dirinya.
Analisis profil kemampuan perlu mempertimbangkan sejumlah faktor sebagai berikut:
(a) aset intelektual, baik yang merupakan codified atau tacit knowledge, maupun yang bersifat public goods atau private knowledge;
(b) sarana iptek;
(c) profil pengguna jasa yang disediakan; dan
(d) jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga Litbang lain.

• Rencana Strategis
Rencana Strategis Bagian perlu secara komprehensif mengambarkan:
(1) bidang kerja bagian, termasuk bidang-bidang spesifik yang merupakan kekuatan lembaga itu sesuai dengan profil kemampuannya,
(2) posisi bagian saat ini;
(3) posisi masa depan yang ingin dicapai dan faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan bagian; serta
(4) roadmap yang harus ditempuh untuk mencapai posisi masa depan yang diinginkan.

Rencana strategis memberikan kerangka bagi perencanaan dan pengembangan kegiatan litbang dan pengembangan jasa bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

• Strategi litbang
Startegi litbang menjabarkan:
(1) arah dan prioritas litbang yang harus dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan roadmap lembaga dengan mempertimbangkan profil kemampuan yang dimiliki serta yang harus dikembangkan untuk mencapai posisi yang ingin dicapai;
(2) model pelaksanaan litbang, seperti apakah akan dilaksanakan sendiri, melalui kemitraan dengan lembaga lain, atau outsourcing;
(3) sumber-sumber pendanaan yang dapat digali untuk membiayai pelaksanaannya, baik dari pendapatan yang diperoleh melalui penjualan paten dan desain produk/proses serta melalui penyediaan jasa, atau yang
dapat diperoleh dari pemerintah maupun sumber-sumber pendanaan lain.

• Strategi produk dan jasa
Kebijakan ini menjabarkan:
(1) nilai ekonomi dari aset intelektual yang dimiliki, terutama yang bersifat private goods;
(2) pihak pihak yang memiliki kepentingan untuk menggunakannya;
(3) produk atau jasa yang akan ditawarkan secara komersial kepada pihak-pihak tersebut;
(4) model implementasi yang perlu dikembangkan, seperti model bisnis dan investasi yang diperlukan; serta
(5) berbagai bentuk kerjasama dengan pihak lain yang diperlukan.

Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System)
Agar kebijakan Bagian Litbang dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan suatu sistem manajemen yang dapat memadukan pengelolaan aset intelektual, pengelolaan sarana laboratorium, pengelolaan risiko dan pengelolaan tanggung jawab sosial untuk mendukung pelaksanaan rencana strategis lembaga, serta strategi litbang dan strategi produk dan jasa sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Oleh karena itu, Bagian Litbang sebaiknya mengembangkan sistem manajemen mutu yang memenuhi sejumlah prinsip sebagai berikut:

a. Berfokus pada Pelanggan (Customer focus)
Perkembangan organisasi tergantung pada transaksi dengan pelanggannya. Dengan demikian organisasi harus mengenali harapan pelanggan serta mengusahakan agar kinerjanya dapat memenuhi bahkan melebihi harapan mereka.
b. Kepemimpinan (Leadership)
Kepimpinan manajemen puncak diperlukan untuk membentuk kesatuan kepentingan dan arah organisasi serta membentuk dan memelihara lingkungan kerja, agar semua unsur organisasi dapat terlibat sepenuhnya untuk mengupayakan pencapaian obyektif organisasi.
c. Involvement of people
Setiap orang pada semua tingkatan organisasi merupakan aset yang sangat penting. Mereka harus dapat dilibatkan agar kemampuannya dapat sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
d. Process approach
Hasil yang diinginkan dapat dicapai secara lebih efisien apabila kegiatan dan sumber daya yang terkait dapat dikelola sebagai suatu proses.
e. System approach to management
Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pencapaian obyektif organisasi, inter-relasi antar proses harus diidentifikasi, difahami dan dikelola sebagai suatu sistem.
f. Continual improvement
Perbaikan kinerja keseluruhan organisasi secara berkelanjutan harus merupakan obyektif yang permanen dari organisasi.
g. Factual approach to decision making
Pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan fakta yang menggambarkan keadaan sesungguhnya.
h. Mutually beneficial supplier relationships
Oleh karena suatu organisasi memiliki saling ketergantungan dengan pemasoknya, maka hubungan yang saling menguntungkan akan memperkuat kemampuan kedua belah pihak untuk meningkatkan nilai tambah.

sistem manajemen mutu mengandung sejumlah elemen proses yang harus dikelola secara holistik sebagai suatu kesatuan sistem. Proses proses tersebut dapat dikelompokkan ke dalam:
1. rantai proses produksi untuk menghasilkan produk/jasa yang diharapkan oleh pihak pihak yang berkepentingan, mulai dari
(a) mengenali harapan mereka;
(b) menentukan kebijakan dan sasaran mutu untuk memenuhi harapan itu;
(c) merencanakan proses kerja yang diperlukan;
(d) mendistribusikan tanggung jawab dan pengalokasian sumber daya untuk pelaksanaan proses itu; serta
(e) melaksanakan dan mengendalikan proses kerja tersebut;

2. rantai umpan balik mencakup:
(a) pengawasan untuk mendeteksi semua penyimpangan pelaksanaan proses kerja dan pencapaian sasaran mutu,
(b) tindakan untuk mengkoreksi ketidak sesuaian tersebut,
(c) penelusuran dan penghilangan penyebab ketidaksesuaian tersebut agar tidak terjadi lagi; dan
(d) penentuan tindakan perbaikan berkelanjutan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Peran Manajemen Puncak (Role of Top Management)
Melalui kepemimpinan dan tindakan, manajemen puncak organisasi dapat membentuk lingkungan kerja di mana semua pegawai dapat terlibat sepenuhnya dalam penerapan sistem manajemen mutu. Manajemen puncak bertanggung jawab untuk:
• menetapkan dan memelihara kebijakan dan sasaran mutu, serta mempromosikannya keseluruh jajaran organisasi agar diketahui dan dijadikan motivasi kerja, serta diterapkan oleh seluruh karyawan;
• memastikan agar seluruh jajaran organisasi terfokus pada pemuasan harapan pelanggan;
• memastikan diterapkannya proses yang tepat agar harapan pelanggan serta pihak lain yang berkepentingan dapat terpenuhi, dan agar sasaran mutu yang telah ditetapkan dapat dicapai;
• memastikan agar seluruh elemen sistem manajemen mutu dapat dikembangkan, diterapkan dan dipelihara untuk mencapai sasaran mutu;
• mengkaji ulang sistem manajemen mutu yang diterapkan secara periodik.

Dokumentasi
Untuk menjamin agar semua proses kerja dapat dilaksanakan secara konsisten serta memiliki rekaman yang tertelusur dan dapat diaudit dan dievaluasi secara mudah, organisasi harus mengembangkan sistem dokumentasi yang dapat mendukung keperluan sebagai berikut:
• menjabarkan sistem manajemen mutu yang dipergunakan (quality manuals);
• menjabarkan penerapan sistem manajemen mutu pada kegiatan produksi, proyek dan kontrak tertentu (quality plans);
• menjabarkan spesifikasi yang harus dicapai untuk setiap produk sesuai dengan harapan pelanggan;
• memberikan pedoman yang dapat diacu dalam plaksanaan sistem manajemen mutu;
• menjabarkan prosedur, instruksi kerja dan dokumen kerja atau drawing untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses tertentu;
• merekam semua fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan proses kerja dan hasil yang diperoleh.

Evaluasi
Pelaksanaan sistem manajemen mutu harus dievaluasi secara perodik untuk mengetahui:
(a) apakah proses kerja seluruh jajaran organisasi telah dijabarkan secara baik dan dapat dilaksanakan secara efektif;
(b) apakah tanggung jawab pelaksanaan dan pengendalian proses kerja telah didistribusikan dan dilaksanakan dengan baik;
(c) apakah semua prosedur kerja telah diterapkan dan dipelihara; dan
(d) apakah pelaksanaan semua proses kerja dapat mencapai hasil sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
Oleh karena itu organisasi harus mengembangkan rantai feedback, dan melakukan audit serta management review terhadap pelaksanaan sistem manajemen mutu secara periodik. Audit diperlukan untuk menentukan sejauhmana semua ketentuan sistem manajemen mutu telah dipenuhi dan memberikan umpan balik kepada manajemen tentang efektivitas sistem manajemen mutu yang diterapkan serta kemungkinan perbaikan yang dapat dilakukan. Management Review perlu dilakukan oleh manajemen puncak untuk mengkaji kecocokan dan kecukupan serta efektivitas sistem manajemen mutu yang diterapkan, dengan memperhatikan laporan hasil audit serta umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kegiatan ini juga diperlukan untuk menganalisis kebutuhan perbaikan kebijakan dan sasaran mutu sesuai dengan perubahan harapan pelanggan atau pihak lain yang berkepentingan.
Untuk mengkaji posisi kegiatan usaha yang dilakukan serta menentukan prioritas pengembangan dirinya, suatu organisasi juga perlu melakukan self-assessment secara komprehensif untuk mengkaji semua kegiatan serta kinerja organisasi secara keseluruhan, termasuk melakukan benchmarking terhadap model of exellence tertentu. Perbaikan Berkelanjutan Untuk memperkuat posisi serta menyesuaikan diri dengan perkembangan harapan pihak-pihak yang berkepentingan, suatu organisasi harus selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan baik terhadap kebijakan dan sasaran mutu, proses kerja baik yang terkait dengan rantai produksi maupun rantai feedback, serta terhadap mutu produk/jasa yang dihasilkan. Perbaikan tersebut sebaiknya dilakukan secara gradual dan kontinyu.

Keterkaitan Sistem Manajemen Mutu dengan Aspek Manajemen Lain
Sebagaimana telah dibahas, pengelolaan suatu Departemen Penelitian & Pengembangan berkaitan dengan pengelolaan aset intelektual, pengelolaan ketertelusuran pengukuran, pengelolaan risiko dan pengelolaan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu sistem manajemen mutu yang diterapkan perlu dikaitkan secara komplementer dengan pengelolaan aspek-aspek tersebut. Tentunya bobot kepentingan dari setiap aspek tersebut akan berbeda-beda tergantung pada bidang kerjanya.

PENUTUP
Sistem manajemen mutu merupakan unsur yang penting dalam sistem mutu Bagian Litbang, agar aset intelektual yang dimiliki dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kebijakan dan strategi lembaga, sesuai dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Walaupun pada dasarnya inti dari sistem mutu suatu Bagian Litbang berkaitan erat dengan pengelolaan dan pendayagunaan aset intelektual, namun bagi Bagian Litbang tertentu pengelolaan risiko harus diutamakan. Bagian Litbang yang kegiatannya memerlukan pengukuran besaran besaran fisik, harus memiliki manajemen untuk memastikan ketertelusuran hasil pengukuran yang dilakukannya. Bagian Litbang sebaiknya juga mengitegrasikan tanggung jawab sosial dalam kebijakan dan strategi lembaga.

Peranan SIstem Komputerisasi pada PDAM

Sistem Komputerisasi yang digunakan.
4.1.1 Aspek Dasar Sistem Komputerisasi.
Suatu sistem pengolahan data adalah suatu kesatuan kegiatan pengolahan data dan pengelolaan informasi yang terdiri dari peralatan-peralatan, prosedur, data dan staf pengolahan data, terlepas daripada yang dipergunakan. Dalam hubungan in maka suatu sistem pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang menggunakan komputer sebagai peralatan pengolahan data, dikenal dengan istilah Sistem Komputerisasi (Computer based Information System).
Yang dimaksud dengan aspek dasar sistem komputerisasi adalah fasilitas-fasilitas yang secara prinsipil harus ada apabila suatu usaha sudah memasuki langkah maju dengan menggunakan peralatan komputer sebagai alat bantu dalam pengolahan data maupun pengelolaan informasi.
Aspek – aspek dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Aspek Teknis
a. Hardware (Perangkat Keras/ Peralatan)
b. Software (Perangkat Lunak/ Prosedur)
c. Brainware (Tenaga Pelaksana/ User)
2. Aspek Non Teknis
a. Management Support (Dukungan Manajemen).
b. New Discipline (Disiplin Baru)
Pada dasarnya suatu sistem komputerisasi dilaksanakan didalam suatu organisasi perusahaan adalah untuk membantu pengelolaan informasi bagi kepentingan manajemen didalam rangka pengambilan keputusan, dan apabila hal ini tidak disadari oleh manajemen, berarti tidak adanya/ dukungan dari para pimpinan berarti tujuan dalam pengadaan peralatan komputer dalam organisasi perusahaan yang bersangkutan akan sia-sia belaka.
Terlepas daripada aspek non teknis, maka sorotan atau penonjolan dalam hal ini terletak pada ketiga aspek teknis tersebut diatas.
1. Aspek Hardware
Hardware adalah seluruh komponen-komponen peralatan yang membentuk suatu sistem komputer, dan peralatan lainnya yang memungkinkan komputer dapat melaksanakan tugasnya, dalam hal ini termasuk mesin-mesin pembantu penyiapan data, alat-alat telekomunikasi.
2. Aspek Software
Software adalah seluruh komponen-komponen yang diluar dari peralatan komputernya sendiri, namun dengan adanya software inilah baru komputer dapat digunakan.
Fasilitas Software itu intinya terdiri dari :
 System Design yang secara garis besarnya mencakup :
- Jenis data yang akan diolah
- Jaringan pengolahn daripada data.
- Jenis Informasi yang nantinya akan dihasilkan.
• Programs yang terdiri dari :
- User program, yang berasal dari programmers.
- Operating System, yaitu program yang membantu pelaksanaan user program dalam storage unitnya.
- Prosedur-prosedur lainnya, termasuk standar-standar yang digunakan, peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Aspek Brainware.
Konsekwensi daripada dibentuknya atau dikembangkan sistem komputerisasi atau adanya komputer sebagai alat bantu yang mampu dibidang pengolahan data, maka aspek manusianya yang akan menangani sistem tersebut harus juga dipikirkan. Mereka inilah yang digolongkan kepada aspek Brainware, yang umumnya digolongkan kepada jabatan-jabatan inti tersebut dibawah ini, seperti :
• System Analyst, yaitu Personil yang akan membentuk dan membangun fasilitas perancangan sistem informasi.
• Programmer, yaitu personil yang akan menyusun intruksi/ listing program bagi komputer untuk menghasilkan program aplikasi.
• Computer Operator, yaitu personil yang akan menangani secara langsung pengolahan datanya dalam ruangan komputer.
• Data Entry Operator, yaitu personil yang akan melakukan pengolahan data, mulai dari pengumpulan data, perekaman data kedalam media komputer hingga kepada pemeriksaan dan pengiriman informasi yang dihasilkan oleh komputer.

4.1.2 Peranan Geographical Information System-PDAM.
GIS-PDAM (Sistem Informasi Geografi PDAM) adalah sebuah alat bantu manajemen berupa informasi yang berbasiskan teknologi komputer dan komunikasi yang berkait erat dengan sistem pemetaan dan analisis terhadap segala sesuatu mengenai jalur distribusi air dan sumber air bagi Perusahaan daerah Air Munum untuk dapat mengontrol dan maintenance.
Peranan Geographical Information System-PDAM bagi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, antara lain sebagai berikut :
Pada Jaringan Pipa Distribusi Air Minum
1. Perencanaan dan Pemilihan Rute (line select and planning).
2. Laporan Regular (regulatory reporting)
3. Kontruksi (construction)
4. Tanggap Darurat (emergency response)
5. Pemetaan (mapping)
6. Penyambungan Jalur Lurus Pipa (pipeline alignment sheet generation)
7. Peta Lokasi (location maps)
8. Penaksiran Resiko (risk assessment).
9. Analisa Korosi (corrosion analysis)
10. Analisa Profitabilitas Aset (asset profitability analysis)
11. Analisa Pemasaran dan Persediaan Barang (supply and market analysis).
12. Pengaturan dokumen (document management)
13. Manajemen Order Kinerja (work order management)
Aplikasi GIS-PDAM dapat juga berintegrasi dengan beberapa aplikasi lainnya, misalnya :CAD (Computer Aid Design), SCADA.

4.1.3 Peranan Benchmarking System-PDAM.
Benchmarking System PDAM adalah suatu alat analisa secara mendetail terhadap kegiatan utama PAM, dengan menggunakan sistem perbandingan dan evaluasi kinerja untuk menentukan bagaimana penyempurnaan kinerja dapat dicapai dari berbagai aktivitas perusahaan.
1. Manfaat BMS bagi PEMDA/Konsumen.
 Dapat menyediakan informasi penting secara cepat, akurat dan terpercaya.
 Dapat mengarahkan perhatian ke kinerja baik (good governance) yang kuat maupun yang lemah.
 Dapat membantu Kepala Daerah dan DPRD menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ/LAKIP).
 Dapat menerangkan strategi dan progress PDAM
 Dapat menyederhanakan dialog antara PDAM dengan PEMDA.
 Dapat membantu PEMDA menjelaskan kinerja kepada stakeholder.

2. Manfaat BMS bagi PDAM Tirta Kahuripan.
 Umpan balik (feedback) bagi staf untuk memahami dan memotivasi peningkatan kinerja (etos kerja).
 Merupakan suatu alat untuk membantu menilai dan meningkatkan kinerja PDAM sendiri secara sistematis.
 Mengetahui posisi perusahaan saat ini dan target kinerja yang akan dicapai sesuai dengan acuan pada Corporate Plan PDAM.
 Mampu menyajikan informasi secara komprehensif & Komparatif untuk kepentingan pemilik, investor, DPRD maupun pihak lain yang berkepentingan.
 Dapat memotivasi karyawan dan unit kerja untuk bekerja lebih baik akan memudahkan akses terhadap sumber pendanaan PDAM baik dari lembaga keuangan, investor nasional maupun internasional, misalnya World Bank, ADB, JICA, GTZ dan KfW.

3. Manfaat BMS bagi Stakeholder.
 Dapat membandingkan kinerja dengan berbagai kelompok lainnya:
- PDAM Sendiri setiap tahunnya (kronologi perkembangan).
- Seluruh PDAM yang ada di Indonesia.
- Seluruh PDAM yang sejenis.
- Perusahaan Air Minum Negara Lain
- Sektor lainnya (seperti TELKOM, PLN, PELNI) di Indonesia.
 Dapat meningkatkan kinerja dengan proses pembelajaran dari perusahaan yang lain.
 Sistem tunggal untuk pengumpulan data bagi seluruh PDAM di Indonesia.
 Dapat memberikan arah maupun sasaran dalam implementasi dan penyesuaian rencana kerja perusahaan.
 Dapat memberikan arah penentuan prioritas dan rencana investasi.
 Dapat memudahkan komunikasi antara PEMDA, PDAM, DPRD dan Konsumen.
 Dapat menyediakan informasi yang akuratr/ perkembangan untuk institusi keuangan dan investor.
 Dapat menyediakan tolak ukur untuk Regulatory Body.
 Dapat melakukan pengecekan kinerja secara independen untuk masyarakat.

4.1.6 Peranan Sistem Jaringan Komputer LAN Ethernet.
Sistem Jaringan Komputer (Computer Networking System) diartikan sebagai sistem yang menghubungkan lebih dari dua komputer sehingga dapat berhubungan dan dapat berkomunikasi (saling bertukar informasi) didalam satu areal tertentu seperti didalam satu kantor, gedung, kota dan negara yang bertujuan untuk menimbulkan suatu efisiensi pengolahan data, sentralisasi data dan optimasi kerja pengolahan data serta pengelolaan informasi.
Secara umum, jaringan komputer mempunyai manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri dan dunia usaha telah mengakui bahwa akses ke teknologi modern selalu memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang terbatas dalam bidang teknologi.
Adapun manfaat sistem jaringan komputer LAN Ethernet bagi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :
1. Berbagi pakai peralatan dan sumber daya (Sharing Resources).
Sharing Resources bertujuan agar seluruh program, peralatan atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jarinngan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari user. Dengan kata lain, seorang user yang letaknya sangat jauh sekalipun dapat memanfaatkan data maupun informasi yang lainnya tanpa mengalami kesulitan. Jadi dengan adanya sharing resources ini dapat menekan biaya pembelian peripheral atau software karena adanya peningkatan sumber daya tersebut.
2. Media Komunikasi.
Jaringan Komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar user, baik untuk teleconference maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya. Dengan menggunakan jaringan komputer, dua user atau lebih yang jaraknya sangat jauh akan lebih mudah bekerja sama. Perubahan yang cepat mengakibatkan kerjasama di kelompok-kelompok kerja yang sangat jauh menjadi sangat mudah. Dalam hal ini sistem penjadwalan, pemantauan kerja dan hal lainnya data membuat tim bekerja dengan lebih efektif.
3. Distributed Processing.
Pembangunan jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat. Setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, melainkan dapat didistribusikan ke tempat lainnya. Fasilitas ini sangat mendukung untuk pembuatan laporan-laporan, dimana penyusunan dapat dilakukan melalui beberapa terminal yang nantinya akan digabungkan menjadi satu kesatuan. Dengan demikian pembuatan laporan dapat dilakukan oleh suatu tim dan terasa praktis karena berada dalam lingkungan jaringan.
4. Integrasi Data (Data Integration)
Bagi pimpinan perusahaan, pengambilan keputusan tidak dapat hanya didasarkan pada data parsial dari sebagian unit, departemen, atau kantor cabang. Keseluruhan data mutlak dimilikinya, karena hal itu akan menjadi gambaran riil dari kondisi perusahaan secara menyeluruh dan objektif. Jaringan komputer memungkinkan terjadinya pengintegrasikan data dari berbagai terminal pemasukan data dan transaksi kedalam pusat pengolahan data sehingga dengan demikian memudahkan pimpinan perusahaan untuk memperoleh informasi yang aktual dan akurat setiap saat.


5. Pengembangan dan Pemeliharaan (Development and Maintenance).
Dengan adanya jaringan komputer ini, maka pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya, misalnya untuk meningkatkan kualitas pencetakan dari dot matrix printer ke laser printer, maka tidak perlu membeli laser printer sejumlah komputer yang ada tetapi cukup satu buah karena printer tersebut dapat digunakan secara bersama-sama. Jaringan Komputer juga bisa memudahkan user dalam merawat harddisk dan peralatan lainnya, misalnya untuk memberikan perlindungan terhadap serangan virus maka user cukup memusatkan perhatian yang ada di komputer pusat.
6. Keamanan Data (Data Security).
Sistem Jaringan Komputer memberikan perlindungan terhadap data. Jaminan keamanan data tersebut diberikan melalui pengaturan hak akses para user dan password, serta teknik perlindungan terhadap harddisk sehingga data mendapatkan perlindungan yang efektif.
7. Keteraturan Aliran Informasi.
Data yang telah diolah menjadi informasi dapat didistribusikan kepada seluruh bidang (departemen) yang membutuhkan dengan cepat, sehingga kini jaringan komputer dapat menciptakan keteraturan aliran informasi termasuk periodisasi yang terjadwal.
8. Sumber Daya lebih efisien dan informasi terkini.
Dengan adanya pemakaian sumber daya secara bersama-sama, maka user biasa mendapatkan hasil dengaan maksimal dan kualitas yang tinggi. Selain itu informasi yang diakses selalu terbaru, karena setiap ada perubahan yang terjadi dapat segera langsung diketauhi oleh setiap user.
9. Koneksitas berbagai jenis dan merek komputer.
Dengan adanya teknologi jaringan komputer, memungkinkan terjadinya komunikasi antar berbagai jenis komputer beserta peripheralnya. Semua peralatan dapat saling berkoneksi satu sama lain, dengan demikian, perusahaan pengguna komputer dapat secara bebas memilih komputer yang akan digunakan.
4.2 Uraian Sistem Operasi yang digunakan.
4.2.1 Sistem Operasi Server Jaringan.
Sistem Operasi yang digunakan pada seluruh Server PDAM Tirta Kahuripan menggunakan Microsoft Windows NT 4.0 Server. Windows NT Server merupakan keluarga sistem operasi dari Perusahaan Software Raksasa Microsoft yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan komputasi skala menengah dan besar, misalnya untuk perusahaan atau organisasi. Sistem Operasi ini merupakan sesuatu yang betul–betul baru dan ditulis dari awal (written from scratch), artinya NT tidak mengandung satu kode dari sistem operasi popular lainnya dari Microsoft yaitu MS–DOS. NT sendiri adalah kepanjangan dari New Technology.
Microsoft Windows NT akan menganggap user yang menginstalasinya sebagai Administrator System yang mempunyai kekuasaan yang paling tinggi. Windows NT ini telah berhasil mengungguli Netware dalam dominan sistem operasi jaringan. NT sangat popular sebagai platform jaringan. Semua software yang ditulis berbasis pada DOS, Windows 16-Bit dan Windows 64-Bit dapat dijalankan dibawah platform Windows NT. Windows NT menggunakan seperangkat protokol jaringan tingkat tertinggi, disebut Server Message Block (SMB), yang beroperasi diatas protokol tingkat bawah NetBIOS atau TCP/IP. Windows NT dapat dengan mudah dikonfigurasikan untuk mengoperasikan lingkungan yang menggunakan protokol TCP/IP murni.
Adapun beberapa ciri – ciri dari Windows NT adalah sebagai berikut :
1. Lebih reliable karena setiap program yang beroperasi padanya cukup memanfaatkan ruang memori masing–masing. Ini berkat dukungan sistem 32-Bit sehingga lebih tangguh.
2. Lebih aman karena fasilitas yang dimiliki mampu mengunci sistem sampai ke tingkat file.
3. Fasilitas internet maupun pembangunan intranet lebih mudah karena tersedia fasilitas yang lebih kaya seperti TCP/IP. Internet Explorer maupun Peer Web Services yang terintegrasi.
4. Mudah pengoperasiannya, semudah Windows 9.X
Microsoft Windows NT menggunakan konsep yang disebut domain, berupa suatu wadah. Didalam domain ini terdapat satu server yang berfungsi sebagai Primary Domain Controller (PDC) yang menjadi pusat penyimpanan informasi (master list) mengenai semua user dan komputer yang berada dalam jaringan dan sejumlah Backup Domain Controller (BDC) yang berfungsi untuk menjadi server cadangan jika PDC sedang sibuk atau mengalami kerusakan. BDC menyimpan salinan master list tersebut. Karena menjadi pusat informasi mengenai user dan komputer, PDC dan BDC ini bertugas untuk memberi autentikasi user waktu logon dari workstation ke domain.
Jenis sistem file yang dapat digunakan dalam Windows NT, antara lain :

 Sistem file FAT (File Allocation Table) yang dipakai MS-DOS
 Sistem file HPFS (High Performance File System) yang dipakai OS/2
 Sistem file NTFS (New Technology File System) disesuaikan dengan Windows NT.
Spesifikasi Hardware Minimum yang diperlukan untuk menginstall Windows NT, antara lain :
1. Minimal Prosessor Pentium 100 Mhz (lebih tinggi)
2. Minimal memori 16 Mb (lebih tinggi)
3. CD-Rom Drive dan CD Windows NT
4. Disket Boot Sistem NT (Diskette kosong 3 buah)
5. Monitor dan VGA Card
6. Minimal kapasitas Harddisk 300Mb
7. NIC (Network Interface Card)
8. Mouse dan Keyboard
Langkah-langkah untuk memulai instalasi windows NT, antara lain :
1. Hidupkan PC dan masukkan CD-Windows NT ke dalam CD-ROM drive. Isi dalam CD-Windows NT memiliki beberapa file antara lain :
[APHA] [CLIENTS] [DRVLIB] [FRONTPG] [I386] [LANGPACK]
[MIPS] [PPC] [SUPPORT]
2. Masuk ke directory [I386] dan jalankan WINNT, misal C:\> CD I386 (enter) dan C:\> WINNT (enter). Muncul tampilan sebagai berikut :
Windows NT Setup
Setup needs to know where the Windows NT file are located. Enter path where Windows NT files are to found


Tekan (Enter). Untuk melanjutkan jika CD-Windows NT berada pada Drive D.
3. Tampilan berikut Windows NT Server Setup (siapkan disket kosong/baru sebanyak 3 buah) untuk membuat sistem windows NT (Windows NT Server Setup Boot Disk, Windows NT Server Setup #2, Windows NT Server Setup Disk #3).
4. Setelah windows NT selesai menduplikasi file pada Disket tersebut maka Windows NT akan memulai duplikasi filenya kedalam Hard Disk.
5. Setelah selesai penduplikasi lakukan Booting dengan menggunakan disket Boot dari “Windows NT Server Setup Boot Disk “ sampai “Setup Boot Disk #3). Setelah itu akan muncul tampilan windows NT server Setup sebagai berikut :
Welcome to setup
The Setup Program for the Microsoft® Windows NT TM operating system version 4.0 prepates Windows NT to run on your computer.
• To learn more about Windows NT Setup before continuing. Press F.
• To set up Windows NT now, press Enter.
• To repair a damaged Windows NT version 4.0 Installation, press R.
• To quit Setup without installing Windows NT, press F3
Tekan tombol (Enter), untuk memulai installation System Windows NT version 4.0
6. Muncul Tampilan berikut “ Windows NT server Setup” :
Setup automatically detects floppy disk controller and standard ESDI/IDE hard disk without user intervention. However on some computer detection of certain other mass storage devices, such as SCSI adapter and CD-ROM drives, can cause the computer to become unresponsive or to malfunction temporaraily.
• To Continue, Press Enter
Setup will attempt to detect mass storage devices in your computer.
• To skip mass storage device detection, press S
Setup will allow your to manually select SCSI adapters. CD-ROM drives, and special disk controller for installation.
Tekan tombol (Enter) untuk lanjut, kemudia masukkan disk #3 (Enter).
7. Jika anda memiliki media penyimpanan yang tidak terdetek pada prosedur #6 lakukan pengisntall driver dengan memasukkan disket yang memiliki driver untuk media penyimpanan tersebut dengan menggunakan tombol “S” dan tekan tombol (Enter). Jika tidak lanjutkan dengan menekan tombol (Enter).
8. Setelah itu muncul tampilan “ Windows NT Licensing Agreement” tekan tombol 13X hingga pada baris status muncul F8=I Agree (Tekan F8).
Muncul tampilan “Windows NT Server Setup”. Tekan tombol (Enter).
9. Muncul tampilan berikut :
Use the UP and DOWN ARROW keys to move the highlight to an item in the list.
• To/install Windows NT on the highligted partiton or unpartition space, press enter.
• To create a partition in the unpartitioned space, press C.
• To delete the highlighted partition, press D.
Tentukan space untuk C:\> dan pilih jenis partisi dan tekan enter untuk melanjutkan. Muncul tampilan
Convert the partition to NTFS
Leave the current file system intact (no changes)
Pilih “ Leave the current file system intact (no changes) “ tekan (Enter)
Masukkand nama directory “\WINNT”, Tekan (Enter ) cek harddisk (Enter = YA) atau (Esc=tidak).
10. Setelah selesai. Tekan (Enter) untuk membooting ulang, keluarkan disket dari disk drive.
11. Instalasi sistem Windows NT dilanjutkan dengan menjalankan Windows NT pertama kali.
Tekan (Enter=Next) atau ALT + N, kemudian dilanjutkan dengan pengisisian nama dan organisasi, lalu klik serta CD Key kemudian klik .
Muncul tampilan “Licensing Modes”
Pilih Per Seat dan dilanjutkan dengan mengklik tombol dan masukkan nama komputer.
12. Server type, pilih Primary Domain Controller, masukkan password dan buat Disk untuk “Emergency Repait Disk”, atau , jawab “No”.
Select Components terdiri dari enam pilihan utama, yaitu :
• Accessibillity Options.
• Accessories.
• Contmunication.
• Games.
• Multimedia.
• Windows Message.
Tekan Enter untuk lanjut. (Enter) untuk mulai duplikasi files. Muncul tampilan Windows NT needs to know how this computer should participate on network. Tekan (Enter) untuk lanjut, install Microsoft Internet Information Server, tekan (Enter).
13. Jika anda memiliki Network Adapter (card), maka dapat di setting sesuai dengan Driver bawaannya (disket). Pilih “Select from list”, pilih type network card tersebut, lalu (Enter) dua kali.
14. Network protokol
• TCP/IP Protokol
• NWLink IPX/SPX Compatible Transport.
• NetBUI Protocol ----- (Tekan Enter tiga 3 X).
15. Muncul tampilan Microsoft TCP/IP Properties Pilih Obtain untuk tidak tidak mengisi IP address (Tekan Enter sebanyak 3 X).
16. Pengisisian Domain harus diperhatikan dengan baik-baik.
Jika anda tidak ingin merubah nama DOMAIN maka Windows NT Server Domainya adalah DOMAIN. (Tekan Enter untuk lanjut dan Enter untuk boot ulang)
Sistem Operasi Windows NT 4.0 telah selesai diinstall dan siap digunakan.

4.2.2 Sistem Operasi WorkStation.
Menurut pengamatan penulis hampir keseluruhan Sistem Operasi WorkStation pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor menggunakan Microsoft Windows Second Edition (MS-Windows 98 SE) walapun ada beberapa sistem operasi lainnya seperti MS Windows XP Profesional dan lain-lain. Berikut diperlihatkan metode instalasi dan konfigurasi jaringan Komputer Client yang menggunakan MS-Windows 98 SE.
4.2.2.1 Instalasi dan Konfigurasi Komponen Network pada Windows 98 SE.
Untuk menggunakan fasilitas dan komponen jaringan yang ada pada Windows 98 SE, harus terlebih dahulu menginstall dan mengkonfigurasinya. Proses pertama memberi nama komputer (unik) untuk memastikan bahwa komputer yang dipakai dapat dikenali oleh pemakai komputer lain yang terhubung di dalam jaringan komputer.
Menginstall hardware, software untuk membuat komputer terhubung ke dalam jaringan, dan kemudian mengkonfigurasi protokol yang digunakan komputer untuk dapat berkomunikasi dengan komputer lain.
 Mengidentifikasi komputer di dalam jaringan
Berikan nama komputer yang unik untuk mengidentifikasi komputer yang akan digunakan agar dapat berkomunikasi dengan komputer lain.
 Memberi nama komputer
Komputer dengan sistem operasi MS-Windows 98 SE di dalam jaringan komputer harus menggunakan nama yang unik untuk menghindari adanya tumpang-tindih dengan komputer lain.

PDAM Benchmarking System

PDAM sebagai organisasi yang tugas pokoknya memberikan pelayanan air minum bagi kebutuhan pelayanan air minum bagi kebutuhan masyarakat yang saat ini cenderung berorientasi kepuasan pelanggan (costumer satisfaction), disisi lain juga sebagai perusahaan yang harus menjaga kesinambungan usahanya untuk mencapai sasran (Cost Recovery), mutlak memperhatikan aspek – aspek yang berhubungan dengan manajemen bisnis.
Sejalan dengan perkembangan waktu, pengelolaan PDAM semakin meningkat dan relative kompleks terhadap segala aspek yang mempengaruhinya baik internal maupun eksternal. Pada era reformasi di Negara kita sejak awal tahun 1998, terjadi perubahan struktur budya masyarakat yang juga berpengaruh pada sector air bersih. Paradigma pelayanan PDAM yang tidak memperdulikan stakeholdernya (khususnya pelanggan), akan berdampak negative terhadap kelancaran aktivitas operasional perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Menghadapi paradigma baru pelayanan public yang dahulunya hanya sekedar memenuhi kebutuhan, namun saat ini tidak lagi bersifat pasif melainkan sangat reaktif dan cenderung memberikan tekanan (pressure) kepada pelayanan yang dirasakan tidak memenuhi keinginannya. Dari kondisi tersebut, pengelola pelayanan public sebaiknya dapat menyesuaikan strategi objektinya kearah peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan harapan (ekspektasi) pelanggan yang selanjutnya diharapkan dapat memberikan kepuasan pelanggan.
Mencermati perkembangan tersebut, sebenarnya manajemen PDAM sejak dahulu telah berupaya melakukan suatu perubahan manajemen menuju perbaikan yang diinginkan. Hali ini terbukti adanya kegiatan “Studi Perbandingan” baik terhadap perusahaan sejenis (PDAM) maupun ke institusi/perusahaan yang dianggap mampu dijadikan contoh terbaik pengelolann perusahaan dimasa dating. Hanya saja kegiatan tersebut tidak terprogram dan terintegrasi dengan baik.
Dari gambaran diatas, dapat disimpulkan sebenarnya beberapa PDAM telah melakukan apa yang dinamakan “Benchmarking” dalam artian sempit, karena pada prinsipnya kegiatan studi perbandingan dan benchmarking memiliki sasaran yang hampir sama yaitu membandingkan sesuatu untuk dijadika model perbaikan/ penyempurnaan organisasi di masa yang akan dating. Hanya saja proses benchmarking memerlukan suatu rangkaian kegiatan manajemen yang terintegrasi dengan database yang sudah disusun sedemikian rupa dengan membentuk indicator penilaian yang terukur dan dapat diperbandingkan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan/ sasaran yang diinginkan.
Dalam karya ilmiah ini, kami menyajikan bagaimana sebenranya konsep dasar Benchmarking System (BMS) itu sendiri dan bagaimana proses tersebut dikolaborasi dengan PDAM yang ada di Indonesia.


1.2. Sejarah dan Pengertian Benchmarking
1.2.1 Sekilas Sejarah Benchmarking
Penerapan benchmarking sebenarnya sudah lama dilakukan oleh berbagai perusahaan/ organisasi internasional, tetapi konsep ini begitu terkenal setelah dalam riset praktek terbaik diperolah informasi bahwa perusahaan kelas dunia menggunakannya secara optimal, terutama mengenai Manajemen Kualitas Terpadu (TQM).
Benchmarking sudh dimulai sejak tahun 1973, namun demikian pada awal tahun 1930-an para eksekutif muda dari perusahaan Toyota, Jepang telah mengunjungi pabrik mobil Ford di Amerika Serikat dengan maksud untuk mempelajai teknik-teknik produksi missal.
Dari aktivitas kunjungan tersebut, selanjtnya muncul teori yang dinamakan “JIT (Just In Time)” yaitu suatu konsep yang mengembangkan penyempurnaan secara terus menerus di tempat kerja (continuous improvement).
Penerapan konsep benchmarking secara modern dipelopori oleh perusahaan Xerox, Jepang pada tahun 1979, terutama yang dilakukan adalah menguji dan membandingkan apakah biaya perunit produksinya lebih tinggi dari pesaing-pesaing di perusahaan sejenis di Jepang.
Pada tahun 1988, seorang tokoh Baldridge National Quality Award bernama Bob Camp, menjadikan benchmarking sebagai salah satu syarat untuk menerima penghargaan tersebut. Pada tahun itu Xerox menjadi juara karena berhasil meningkatkan kualitas dan keuntungan berdasarkan penerapan praktek benchmarking.

1.2.2 Pengertian Benchmarking
Menurut kamus Webster didefinisikan dengan dua kata, yaitu Bench mark sebagai “titik rujukan untuk pembuatan ukuran”. Sedangkan dalam perspektif bisnis oleh Incorporation Corning, Benchmarking (satukata) adalah suatu proses untuk menemukan komponen pembeda yang kuat dari produk, jasa atau fungsi terhadap perusahaan-perusahaan terbaik dipasaran.
Benchmarking didefiniskan oleh Majalah NIES Benchmarking Selp Help manual yaitu proses sistematis untuk mencari dan memperkenalkan praktek terbaik dalam organisasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya dan mengoptimalkan potensinya secara penuh.
Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum benchmarking adalah suatu system tolok ukur untuk membndingkan kinerja, proses suatu organisai dengan organisasi yang lain melalui referensi tertentu.
Praktek benchmarking pada dasrnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan, terutama dalam hal pengurangan biay dan peningkatan kecepatan proses produksi atau pelayanan. Adapun mamfaat yang diperoleh dari kegiatan benchmarking tersebut anatara lain adalah :
 Meningkatkan pemahaman mengenai system dan praktek internal dan eksternal organisasi.
 Menetapkan factor-faktor keberhasilan dan tolak ukur yang benar menganai produktivitas.
 Meningkatkan pemahaman atas kondisi eksternal yang mengarah pada tujuan-tujuan yang akan dicapai secara relevan.
 Menjadi lebih kompetitif diantara perusahaan sejenis.
 Menjadi lebih sadar mengenai praktek terbaik dalam manajemen.
 Meningkatkan semangat untuk melakukan suatu perubahan.
Atas dasar mamfaat yang diperoleh dari benchmarking dimaksud bahwa pada prinsipnya dalam melaksanakan kegiatan benchmarkin harus mengandung dua hal, yaitu :
1. Pengukuran dan pemahaman terhadap kinerja sendiri.
2. Pengukuran dan pemahaman terhadap kinerja orang lain.
Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tidak bisa lagi bahwa PDAM sebagai perusahaan pelayanan umum (public service) membutuhkan kegiatan “Benchmarking” sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi, khususnya dalam menyikapi paradigma baru palayanan air bersih. Hal ini dilakukan tidak lain untuk mengukur dan meningkatkan performansi perusahaan dalam upaya memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction).

1.3. Konsep Dasar Benchmarking
Sebagai dasar referensi agar apa yang akan dilakukan oleh PDAM dalam penerapan benchmarking dapat dipahami secara utuh, dibawah ini diuraikan prinsip-prinsip dasar proses pembentukan dan praktek benchmarking.
1.3.1 Sistematik
Benchmarking merupakan metode penelitian yang bersifat formal atau terstruktur, yang dilakukan untuk memperoleh praktek terbaik. Untuk ini itu ada beberapa model yang dapat dipilih sesuai dengan karakteristik perusahaan, yaitu :
a. Model berdasarkan data.
Merupakan model yang terbatas, karena hanya dilakukan terhadap data yang dilakukan terhadap data yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi mitra benchmarking.
b. Model berdasarkan proses.
Merupakan kegiatan benchmarking yang dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah yang ada dalam proses perusahaan terbatas pada mitra benchmarking.
c. Model berdasarkan orang.
Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa strategi yang dijalankan oleh perusahaan yang menjadi mitra benchmarking.
d. Model berdasarkan strategi.
Model yang dilakukan dengan cara menganalisa strategi yang dijalankan oleh perusahaan yang menjadi mitra benchmarking.
e. Model terintegrasi.
Model yang mengintegrasikan seluruh model dengan maksud untuk memperoleh dukungan strategi dari atas sebagai pendorong proses yang seimbang.

1.3.2 Tipe Benchmarking.
Benchmarking dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu :
1. Benchmarking Internal.
Kegiatan benchmarking yang membandingkan terhadap operasi yang berlangsung dalam lingkungan internal organisasi.
Tujuan Benchmarking Internal :
Untuk mendefiniskan standar-staandar kinerja internal dalam organisasi.
2. Benchmarking Kompetitif.
Merupakan benchmarking yang berfungsi untuk produk/pelayanan dari perusahaan terhadap produk pesaing.
Tujuan benchmarking Kompetitif :
Untuk menciptakan atau meningkatkan daya saing serta mampu memperbaiki posisi produk dalam pasar yang kompetitif.
3. Benchmarking Fungsional..
Merupakan jenis benchmarking yang tidak harus membatasi pada perbandingan terhadap pesaing langsung, tetapi dapat melakukan investigasi pada perusahaan-perusahaan yang unggul dalam industri yang tidak sejenis.
Tujuan Benchmarking Fungsional :
Membandingkan system pengelolaan perusahaan terhadap industri yang spesifik untuk dijadikan keunggulana produk / pelayanan yang dalam prosesnya memerlukan imajinasi dan kreativitas yang tinggi.
4. Benchmarking Generik.
Merupakan jenis benchmarking dimana beberapa fungsi bisnis dan proses adalah sama tanpa memperdulikan ketidakserupaan atau ketidaksejenisan diantara industri-industri.

1.3.3 Model & Proses Benchmarking.
Setelah kita mengetahui tipe mana yang paling sesuai dengan karakteristik organisasi, amaka sebaaiknya langkah berikutnya harus mengenal bagaimana proses benchmarking seharusnya dilakukan. Sudah sepatutnya kita memahami proses yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan budaya organisasi. Menerapkan benchmarking dengan memperhatikan aspek budaya perusahaan dan pelanggan dinilai sebagai upaya yang terbaik utnuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Model benchmarking dimaksud dapat digambarkan pada gambar dibawah ini:

Benchmarking merupakan proses terstruktr yang menggambarkan kerangka kerja dasar bagi suatu perusahan untuk memperbaiki kinerja. Semua tipe/model adalah mungkin, tetapi yang paling penting dapat disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan khusus bagi individu, kelompok dan organisasi. Kerangka kerja perlu didesain secara fleksibel dapat mendorong orang untuk memodifikasi seuai dengan kebutuhan dan persyaratan.
Ada baiknya dalam kesempatan ini dsajikan bagaimana langkah-langkah “Model Proses Benchmarking” yang dilakukan oleh Perusahaan Xerox, Jepang :
 Identifikasi subyek benchmarking.
 Identifikasi benchmarking partners
 Menetukan metode pengumpulan data
 Menentukan metode pengumpulan data
 Menentukan kesenjangan kompetitif sekarang ( Current Competitive Goals ).
 Merancang project future performance
 Mengkomunikasikan temuan-temuan untuk memperoleh tanggapan.
 Menetapkan sasaran fungsional.
 Mengembangkan rencana-rencana tindakan.
 Implementasi rencana dan monitoring kemajuan.
 Kalibrasi ulang (reimprovement) benchmark.
Faktor kunci untuk menetapkan apa yang dibenchmark adalah mengidentifiaksi keluaran atau hasil-hasil / unit-unit produk perusahaan. Dalam hal ini kita harus jeli melihat apakah produk yang dihasilkan dari perusahaan itu bersifat fisk (barang) yang dapat dilihat atau produk yang dihasilkan bersifat pelayanan/jasa.
Seperti halnya PDAM, produk yang dihasilkan cenderung bersifat jasa/ pelayanan, sehingga strategi objektif benchmarkingnya berorientasi pada kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Untuk itu dalam pemilihan factor-faktor kritis keberhasilan yang akan di-benchmark sangat tergantung dengan kejelian dalam menetapkan indicator-indikator kinerja kunci yang daapat diperbandingkan secara akurat.
Bagaimana sebenarnya penerapan dari proses benchmarking yang praktis dan mudah dipahami, bagi pengelola pelayanan umum (public utility), seperti halnya PDAM, disajikan secara praktis lima langkah berikut ini :

BAB II
IMPLEMENTASI PDAM BENCHMARKING

2.1 Sekilas Pembentukan Benchmarking.
Pemerintah Indonesia sudah mulai membangun dan menerapkan Benchmarking pada tahun 2000, yang diprakarsai oleh Asosiasi perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) yang dananya diperoleh dari pinjaman ( Loan) World Bank dan sebagai sponsor adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
Proyek sistem benchmarking PDAM dimulai sejak tanggal 27 Maret. PERPAMSI sebagai koordinator sistem benchmarking bekerjasama dengan Tim Konsultan Prasetio Utomo-Arthur Anderson untuk membangun Benchmarking System Tahap 1 (BMS I).BMS I adalah suatu sistem database yang memuat imformasi kinerja PDAM seluruh Indonesia. Dibangunnya BMS I bertujuan membantu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan PDAM (SWOT) yang diukur berdasarkan aspek–aspek teknis operasional, administrasi dan keuangan serta meningkatkan kinerja operasional dan non operasional secara berkesinambungan.
Adapun mamfaat yang diperoleh PDAM adalah :
 Kemudahan mengakses data mengenai kinerja PDAM seluruh Indonesia.
 Mengidentifikasi bidang0bidang yang dapat ditingkatkan oleh PDAM.
 Memberikan kesempatan kepada PDAM untuk menerima masuknya investor dan pihak pemberi dana lainnya untuk membantu memperkuat struktur PDAM.

2.2 Proses Pembentukan Benchmarking Tahap I
Secara global mekanisme pembentukan PDAM benchmarking dimulai dari pengumpulan data, Verivikasi Data, Entry Data dan Presentasi Hasil. Secara detail dapat disajikan dibawah ini :
 Data isian disediakan oleh PDAM secara tertulis dalam format hardcopy dan soft copy (disket) dikirim ke perpamsi yang terlebih dahulu diproses di KOMDA.
 Verifikasi awal dilakukan oleh KOMDA yang selanjutnya dilakukan oleh PERPAMSI dengan menggunakan standar deviasi dan analisi berdasarkan Laporan Keungan yang telah diaudit.
 Entry Data dilakukan oleh Tim Benchmarking Pusat dan data dianalisa oleh expert benchmarking bidang Keuangan dan teknis.
 Kegiatan selanjutnya dilakukan presentasi untuk umum yang disajikan dalam bentuk laporan dan CD-ROM.

Project awal pembentukan PDAM Benchmarking ditetapkan dalam Terms of Reference sebanyak 100 PDAM bersasaran untuk penyempurnaan efisiensi pengelolaan air minum. Sebagai pilot project dipilih sebnyak 15 PDAM sebagai representasi PDAM besar, menengah dan kecil dan dipilih dari berbagai kota di Indonesia. Hal ini diterapkan untuk melaksananakan diagnostic survey lapangan yang bertujuan mengetahui dan mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan penyediaaan data Benchmarking.
Dalam proses pembentukan benchmarking tersebut dia atas, didasarkan atas kode etik sebagai berikut :
 Motivasi kerjasama diantara peserta benchmarking adalah saling membantu dan mendukung.
 Kinerja terbaik kita harus saling membagi informasi sesame PDAM.
 Kinerja terburuk merupakan kesempatan kita untuk melakukan penyempurnaan.
 Sistem Benchmarking harus selalu dikembangkan untuk kepuasan dari kebutuhan seluruh peserta dalam rangka mencapai sesuatu yang lebih baik.
 Adanya komitmen dari PDAM dan Stakeholdernya bahwa sistem harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu.

2.3 Implementasi Hasil.
Sebelum ditetapkan hasil rumusan benchmarking, terlebih dahulu dilakukan pelatihan sistem benchmarking, dengann tujuan sebagai berikut :
 Sebagai acuan dan implementasi untuk Sistem Benchmarking PDAM.
 Mendapatkan persepsi yang sama atas item-item dalam daftar indakator kinerja.
 Mampu melihat dan menterjemahkan hasil perhitungan dari ratio-ratio benchmarking.

Adapun sasaran dari pelaksanaan pelatihan benchmarking, antara lain :
 Tujuan dan sasaran dari sistem benchmarking PDAM.
 Indikator-indikator kinerja.
 Mekanisme sistem benchmarking PDAM.
 Bagaimana melakukan evaluasi kinerja PDAM.

Dalam implementasi sistem benchmarking PDAM indikator-indikator dibagi berdasarkan kepentingannya dengan pengukuran kinerja PDAM, yaitu berdasarkan :
a. Tingkat Kepentingan (bobot).
b. Aspek atau bidang.

Indikator kinerja berdasarkan tingkat kepentingan dikelompokkan menjadi tiga jenis :
1. Indikator Utama.
Indikator Utama yaitu indikator yang spesifik berkaitan erat terhadap pencapaian tujuan strategi dan memiliki pengertian dasar terhadap kelompok target investor, Pelanggan dan PDAM sendiri.
2. Indikator Penunjang
Indikator Penunjang yaitu indikator yang berkaitan erat dengan kinerja pDAM terhadap tujuan tertentu dlam tingkat kepentingan menengah.
3. Indikator Tambahan.
Indikator Tambahan yaitu indikator tambahan yang sewaktu-waktu dapat digunakan jika dianggap urgen dan penting sesuai dengan kebutuhan.

Jenis indikator utama dan penunjang merupakan indikator yang dinilai layak untuk dimplementasikan dalam sistem benchmarking PDAM.

Pada tahap I Pembentukan PDAM Benchmarking disusun berdasarkan delapang performance indicator (sector), yang dituangkan dalam 13 indikator utama dan 28 indikator pendukung.
Proses pembentukan benhmarking yang telah dimplementasikan pada prakteknya melibatkan 80 (Delapan Puluh) PDAM di Indonesia. Memperhatikan bahwa produk yang dihasilkan oleh BMS I dinilai belum dapat diterapkan secara maksimal. Adapun beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi oleh PERPAMSI, antara lain :
a. Adanya kesalahan data yang masuk.
b. Kesalahan dalam sistem verifikasi
c. Database yang kurang dipahami oleh User dan adanya kesulitan dalam prakteknya.
d. Kesalahan Sistem Skoring/ Rating
e. Terlalu Banyak Indikator.

Dari identifikasi permasalahan terseut, PERPAMSI memandang perlu untuk melanjutkan pembentukan Benchmarking System PDAM Tahap 2 (BMS 2). Pada BMS 2 diharapkan akan lebih fokus pada strategic objective PDAM dan Stakeholder yang berorientasi pada “Costumer Satisfaction & Cost recovery), selanjutnya keterlibatan aktif pihak PDAM akan menentukan keberhasilan pembentukan BMS 2.

SISTEM TATA KERJA PERUSAHAAN YANG BAIK DI BIDANG PENDISTRIBUSIAN AIR MINUM/BERSIH UNTUK PENANGANAN PENGUNGSI PASCA BENCANA ALAM

1. PENDAHULUAN

PDAM Tirta Mon Pase Aceh Utara mulai didirikan pada tahun 1988 melalui Perda No. 7 / 1988 yang sebelumnya berstatus Badan Pengelola Air Minum (BPAM) dimana pembangunan dan pengembangannya ditangani oleh Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih (PPSAB) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Total kapasitas produksi dari sumur bor (deep well) adalah sebesar 55 Ltr /dt. Kemudian pada tahun 1996 telah difungsikan kembali sumur bor (deep well) III di Desa Paya Leupah Simpang Kramat dengan kapasitas 10 Ltr/dt serta PDAM juga membangun sebuah sumur bor (deep well) dengan kapasitas 5 Ltr/dt. Total kapasitas kemudian menjadi 70 Ltr/dt dengan jumlah pelanggan mencapai 3.553 SR.
PDAM Tirta Mon Pase sebagai BUMD Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam merancang serta mengembangkan kinerja sistem yang efektif diterapkan melalui tahapan 3 tipe perencanaan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan tunggal. Pertama, Strategic Planning yang bertujuan untuk memperjelas arah penyelenggaraan tiap-tiap unsur terkait yang ada baik internal PDAM maupun lingkungan Pemerintah Daerah. Kedua, Operational Planning yang menunjukkan permintaan terhadap upaya peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pembangunan PDAM. Ketiga, Human Resources Planning yang digunakan untuk memprediksi kualitas dan kuantitas kinerja dan kebutuhan SDM untuk peningkatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang dimiliki oleh PDAM Tirta Mon Pase.
Dalam konteks mewujudkan Clean Government atau pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Aceh Utara, ada beberapa konsep pemikiran yang ideal telah diterapkan oleh PDAM Tirta Mon Pase Aceh Utara khususnya terhadap penyelenggaraan kinerja sistem yang sustainable, salah satunya yaitu melalui implementasi konsep Good Corporate Governance (GCG). Prinsip pelaksanaannya mengarah pada Standar Etika yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Secara spesifik, Good Corporate Governance (GCG) merupakan proses struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan pembangunan dan akuntabilitas perusahaan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan mengedepankan berbagai Qanun (Peraturan Daerah) yang ada terhadap implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), penyelenggaraan sistem kerja PDAM Tirta Mon Pase akan lebih ”fleksible” dan terhindar dari sistem yang statis dimana hal tersebut telah menjadi gambaran umum pola kinerja PDAM selama ini. Dengan terciptanya penyelenggaraan GCG secara sistematis, maka berbagai upaya penyelenggaraan sistem penyediaan air minum bagi masyarakat akan terukur serta dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Kinerja PDAM Tirta Mon Pase sebagaimana tersebut diatas, telah juga telah diterapkan dalam upaya menangani bencana tsunami di NAD pada 26 Desember 2004. Berbagai aktivitas baik dalam masa tanggap darurat ditandai dengan keterlibatan PDAM Tirta Mon Pase dalam Tim Rehabilitasi Instalasi Produksi dan Distribusi PDAM dengan membentuk sistem koordinasi serta sistem penanganan yang terencana dan terukur dengan pihak-pihak terkait lainnya. Sedangkan dalam masa rekonstruksi, tindak lanjut sistem kerja sebelumnya atau dalam masa tanggap darurat terus ditindaklanjuti dimana hasil inventarisasi berbagai kondisi eksisting PDAM yang ada di Provinsi NAD teridentifikasi serta terdokumentasikan dengan baik, kondisi tersebut sedikitnya dapat memudahkan pihak-pihak donatur dalam memperoleh informasi menyangkut sistem penyediaan air bersih bagi masyarakat yang menjadi korban bencana Tsunami khususnya di Kabupaten Aceh Utara.

2. KINERJA PDAM DALAM MASA TANGGAP DARURAT

Dalam memulai keterlibatannya terhadap bencana tsunami yang terjadi di Provinsi NAD, diawali dengan penunjukan Direktur PDAM Tirta Mon Pase sebagai Koordinator NAD Tim Teknis Rehabilitasi Instalasi Produksi dan Distribusi serta penyaluran Air Bersih yang diakibatkan Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanngroe Aceh Darussalam. Melalui Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DPP-PERPAMSI) No. 001/SKEP-DPP/I/2005 tanggal 3 Januari 2005. Penunjukan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional PERPAMSI 2005 pada tanggal 10 -11 Januari 2005 di Jakarta guna membahas berbagai persiapan penanggulangan yang akan dilaksanakan. Koordinasi yang dilaksanakan diantaranya dengan Menteri Dalam Negeri RI pada Rakernas PERPAMSI tanggal 10 Januari 2005 di Istana Wakil Presiden Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum RI, Tim Pendataan Kerusakan Infrastruktur Perkotaan dan Pedesaan Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan Departemen PU tanggal 14 Januari 2005 di Lhoksumawe, Gubernur Provinsi NAD (yang pada saat itu mengharapkan agar Koordinator Tim mengadakan Rakor Direksi PDAM se-NAD dalam rangka untuk mendapatkan solusi Manajemen Finansial, Teknis dan Ekonomis dalam pengelolaan PDAM), Direktur Tata Ruang dan Pembenahan Bappenas, Direktur Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan Departemen PU, Bupati dan Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara, serta Team Asisstance Vewin Belanda dan Dubes Mexico. Langkah proaktif yang dilakukan tersebut tentunya sangatlah mendesak untuk dilaksanakan, mengingat jumlah kerusakan yang begitu besar serta kebutuhan air bersih bagi pengungsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan banyaknya bantuan-bantuan yang datang ke Provinsi NAD, ruang lingkup aktivitas PDAM Tirta Mon Pase dalam menangani dampak bencana Tsunami bagi masyarakat selanjutnya diarahkan ke wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.
Berbagai kerjasama yang dilakukan dengan NGO guna menanggulangi kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan pengungsi terbukti sangatlah efektif. Keberadaan instalasi air minum PDAM Tirta Mon Pase seperti WTP Krueng Pase berkapasitas 100 lt/dt memungkinkan untuk dioperasikannya salah satu unit WTP Mobile System Reverse Osmosis bantuan dari General Electric (GE) Amerika Serikat, sementara itu keberadaan WTP Gate-I Paloh dan IPA Lhoksukon juga dijadikan sebagai pusat konsentrasi pengambilan air bersih guna menambah mobilisasi air bagi masyarakat dan pengungsi melalui mobil tangki. Secara spesifik keterlibatan NGO dan PDAM dalam Pendistribusian Air ke Barak Pengungsi di Tahun 2005 di Kabupaten Aceh Utara meliputi lokasi – lokasi seperti. Kecamatan Tanah Jambo Aye, Langkahan, Seunuddon, Baktiya, Baktiya Barat, Tanah Pasir, Tanah Luas, Matang Kuli, Samudera, Syamtalira Bayu, Syamtalira Aron, Paya Bakong, Sawang dan Muara Batu.

Hingga sampai akhir Desember 2006 PDAM Tirta Mon Pase Aceh Utara dengan didukung oleh beberapa NGO bidang Watsan dan Dinas-dinas terkait telah mendistribusikan lebih kurang 97.212.000 Liter air bersih ataupun setara dengan 32.404 trip mobil tangki kepada pengungsi dan masyarakat di 8 (delapan) kecamatan yang terkena dampak/imbas bencana gempa dan tsunami.

3. KINERJA PDAM DALAM MASA REKONSTRUKSI
Harus diakui bahwa pasca bencana tsunami atau selama Tahun 2005, beberapa bantuan baik Instalasi Pengolahan Air (IPA) maupun peralatan serta sarana dan prasarana lainnya telah diterima PDAM Tirta Mon Pase dari berbagai pihak donatur melalui berbagai upaya kerjasama serta komitmen yang kuat, beberapa Donatur tersebut diantaranya Grundfos Denmark, PT. Envitech Perkasa Jakarta, Cascal BV Inggris – Aditya Tirta Batam, Jebsen & Jessen, General Electric (GE) Amerika Serikat, DPC Garansi Aceh Utara-PT. SAI Studi Group, Pemerintah Meksico, PT. Ebara - Departemen PU, Vewin Belanda, LAPP Group Stutgart Germany, BRR NAD-Nias, ICRC, PT. KSB Indonesia, Unicef, Cardi, Oxfam GB, Medicens Sans Frontieres (MSF) dan IRD.
Dalam perkembangannya fungsi sosial yang sedang dilakukan oleh PDAM Tirta Mon Pase Aceh Utara tersebut sebenarnya merupakan hal yang dilematis, kondisi finansial perusahaan yang belum stabil akibat rendahnya tariff air minum (Rp. 400 /m3) merupakan hal yang menjadi persoalan utama dalam upaya mengoptimalkan keterlibatan PDAM pada berbagai aktivitas yang ada. Akan tetapi komitmen dan konsistensi untuk tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, ternyata telah memberikan umpan balik yang sangat berarti bagi PDAM Tirta Mon Pase pada saat itu, yaitu munculnya kepercayaan sebagai penyedia air bersih bagi masyarakat dan hal ini dianggap sebagai modal yang sangat penting. Wujud konstribusi yang diberikan selama menanggulangi pengungsi pasca bencana Tsunami Tahun 2004 ternyata secara tidak langsung telah memberi penilaian positif terhadap eksistensi kinerja PDAM Tirta Mon Pase Aceh Utara oleh berbagai pihak terutama oleh masyarakat dan para NGO yang sedang melaksanakan misi kemanusiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya dukungan dan kerjasama yang dijalin guna pembangunan instalasi air bersih, pengembangan sistem jaringan air bersih, prasarana pendukung air bersih lainnya serta pengembangan sambungan rumah (house connection) hingga upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Sebagai contoh, hasil kerjasama dengan pihak SAB-SAS Belanda telah berhasil menyepakati didirikannya suatu Training Centre bagi PDAM seluruh NAD di lokasi WTP Lhoksukon yang berkapasitas 150 Ltr/dt (telah dioperasikan sejak bulan Oktober 2006), bahkan telah berhasil merealisasikan penyelenggaraan Diklat bagi seluruh PDAM yang berada di Provinsi NAD khususnya menyangkut Sistem Pendistribusian Air. Selain itu SAB-SAS juga bersedia membantu pengembangan Sambungan Baru bagi masyarakat untuk menjadi pelanggan PDAM yaitu sebanyak 10.000 SR dan direncanakan akan terealisasi pada awal Tahun 2007. Selain itu sebagai upaya pengembangan sistem jaringan distribusi air bersih, SAB-SAS turut serta menurunkan Tim Ahli Pendeteksi Kebocoran (leakage detection) dari Belanda guna menata kembali sistem jaringan distribusi yang ada diwilayah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.
Kerjasama dengan NGO lainnya yaitu Cordaid, dimana telah berhasil melaksanakan pembangunan jaringan distribusi untuk wilayah Kecamatan Seunuddon yang meliputi Desa Teupin Kuyun, Lhok Puuk, Ule Reubek, Matang Lada. Sementara itu kerjasama dengan IRD telah merealisasikan pembangunan IPA di Krueng Mane dan Paya Bakong, dan kerjasama dengan Oxfam juga telah merealisasikan pembangunan IPA di Kecamatan Samudera Geudong..
Sebagai wujud konsistensi yang diberikan dalam memberikan suplai air secara berkesinambungan hingga saat ini kepada pengungsi, maka pihak Unicef telah membantu satu unit mobil tangki (dengan kapasitas 20 ton) bagi PDAM Tirta Mon Pase Aceh Utara. Pada tanggal 23 Desember 2006 atau hampir bertepatan dengan 2 tahun setelah terjadinya Tsunami, musibah kembali terjadi di Provinsi NAD. Hujan deras selama beberapa hari yang tiada hentinya telah mengakibatkan banjir dalam jumlah besar yang mengenangi sebagian besar desa yang ada di Aceh Utara, Aceh Timur, Tamiang dan Sumatera Utara hingga terputusnya jalur transportasi antara NAD dan Sumatera Utara. Selain memakan korban jiwa, banjir juga menelan kerugian harta benda yang tiada ternilai. Berbekal pengalaman mengantisipasi pengungsi pasca bencana Tsunami terhadap kebutuhan akan air bersih, berbagai armada mobil tangki mulai dikerahkan menuju lokasi titik pengungsi di Kabupaten Aceh Utara, diantaranya seperti Kota Lhoksukon, Langkahan, Tanah Pasir, Sawang, Muara Batu, Syamtalira Aron, Baktiya Barat, Matang Kuli, Samudera dan beberapa lokasi lainnya sehingga berbagai persoalan kebutuhan akan air siap minum dan air bersih dapat terpenuhi dengan baik dan berkesinambungan.
Pada musibah banjir bandang khususnya yang menimpa masyarakat Kabupaten Aceh Utara, PDAM Tirta Mon Pase telah merespon dengan mendistribusikan Air Siap Minum dan Air Bersih kepada 50 titik distribusi di 9 (Sembilan) kecamatan dengan total distribusi sebanyak 210.000 Liter (210 Ton) setara dengan 70 Trip Mobil Tangki kapasitas beragam dari 20 Ton hingga berkapsitas 4000 Ton.

4. PENUTUP
Secara prediktibilitas kemajuan perusahaan tetap harus menjadi prioritas guna mampu memenuhi harapan berbagai pihak akan kebutuhan air bersih/air minum dimasa yang akan datang, dukungan dan peran serta masayarakat, Pemerintah Daerah, dan juga karyawan selaku aparatur pelayanan publik di bidang air bersih sangatlah diutamakan terutama dalam upaya mewujudkan PDAM Tirta Mon Pase Kabupaten Aceh Utara yang mampu bersaing di skala nasional. Berbagai perkembangan yang telah ditempuh selama ini terutama menyangkut aspek teknis baik kapasitas produksi, jaringan distribusi serta cakupan pelayanan perlu diimbangi dengan kinerja sistem internal yang baik. Oleh karenanya sejalan dengan penerapan Clean Government di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, wujud dukungan yang diberikan PDAM Tirta Mon Pase sebagai BUMD yaitu melalui program implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang menekankan pada peningkatan akuntabilitas publik, terciptanya keseimbangan (pola hubungan stakeholders), daya tahan yang berkelanjutan (mampu mempertahankan eksistensi), dan memiliki SDM yang berkualitas. Sebagai langkah awal yang ditempuh selama ini yaitu dengan menggunakan metoda benchmarking dimana berbagai indikator pada aspek keuangan, operasional dan administrasi dijadikan parameter terhadap pencapaian hasil kerja yang lebih baik melalui sistem pelaporan yang terarah dan sistematis.
PDAM Tirta Mon Pase Aceh Utara juga diharuskan mampu melakukan transformasi teknologi produksi air bersih menjadi produksi air minum dengan menghasilkan produk air siap minum dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan menggunakan sumber daya air baku dan peralatan yang telah tersedia dan didukung dengan tersedianya laboratorium produksi yang representatif untuk melakukan pengontrolan kualitas air minum yang diproduksi secara kontinuitas, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP No. 16 Tahun 2005) dan Peraturan Menteri PU (Permen PU No. 294/PRT/M/2005) yang menegaskan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2008 (Pasal 78, ayat 3) mengenai persyaratan kualitas, kuantitas dan kontiunitas air minum (air yang dapat langsung diminum).
Modal kemauan untuk terus maju yang dimiliki PDAM Tirta Mon Pase, setidaknya akan menggugah berbagai pihak untuk mencoba memahami bahwa perlunya membangun PDAM yang sehat dengan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development), untuk itu perlu komitmen dan kerja keras yang kuat dari seluruh komponen baik karyawan dan juga dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang ditunjukkan selama ini, sehingga PDAM Tirta Mon Pase Aceh Utara akan mampu mencapai perkembangannya sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.